Bandung, Gatra.com - Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Barat (Diskominfo Jabar) mulai mengujicobakan aplikasi Sapa Warga. Ditargetkan setiap Ketua Rukun Warga (RW) se-Jabar memahami cara mengoperasikan layanan dalam aplikasi tersebut pada November ini.

Melalui aplikasi Sapa Warga, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, informasi hingga aduan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan bupati atau wali kota secara lebih efektif.

"Saat ini kita sedang fokus melakukan Training of Trainer (ToT) fitur dari aplikasi tersebut untuk diujicobakan di beberapa kota, kabupaten," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Jabar, Setiaji di Kota Bandung, Rabu (7/8).

Setiaji menyampaikan, ToT ini juga melibatkan pendamping desa juga relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas kota dan kabupaten.

Baca juga: Mulai Agustus, Ramai-ramai Ketua RW Jabar Beli Smartphone

"Kita sampai Agustus ini seluruhnya ada 19 kabupaten dan secara serentak di 130 lokasi melakukan edukasi ToT [aplikasi Sapa Warga]," katanya.

Adapun tantangan yang dihadapi Diskominfo Jabar, salah satunya mengenai pemahaman cara penggunaan gawai pintar (smartphone) maupun aplikasi di masing-masing ketua RW, karena beragam usia dan pengetahuan teknologi yang berbeda dari setiap individu untuk mengoperasikan program Sapa Warga.

"Selain itu, juga mengenai pemanfaatan aplikasinya. Jadi apakah digunakan dan bermanfaat atau seperti apa," katanya.

Setiadi menyampaikan, aplikasi Sapa Warga ini memiliki tiga fungsi, yaitu ruang informasi, wadah aspirasi dan layanan publik. Nantinya, informasi dari kepala daerah bahkan dari tingkat gubernur dapat sampai dengan cepat hingga tingkat terbawah atau RW. Selain itu, juga dapat mengantisipasi masyarakat dalam mengakses informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau hoaks.

Adapun fungsi yang kedua, yaitu berkaitan dengan aspirasi warga sehingga mereka dapat menyampaikan ide, gagasan maupun keluhannya melalui aplikasi Sapa Warga ini.

"Dan yang ketiga, yaitu sebagai pelayanan publik Jadi masyarkat dapat membayar pajak atau retribusi juga," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi, menyampaikan, fasilitasi gawai pintar kepada ketua RW untuk mengaplikasikan Sapa Warga tersebut berasal dari program bantuan keuangan desa.

Besaran bantuan keuangan tersebut berada di angka Rp127 juta per desa. Baik itu untuk pengembangan infrastruktur, pembinaan aparatur dan juga mengoptimalkan program Sapa Warga.

Baca juga: Ridwan Kamil Ucapkan Terima Kasih kepada Warga Jabar

"Tahun ini ada program bantuan keuangan ke desa yang ada untuk infrastruktur, ada untuk pembinaan aparatur desa dan ada untuk sapa warga," ujar Dedi belum lama ini.

Sementara itu, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, Syahrir, menyampaikan, terkait efektivitas pengadaan ponsel di setiap RW itu harus dievaluasi bersama-sama jika program sudah berjalan. Nantinya akan terlihat apakah akan ada kemajuan yang ditujukan setiap daerah atau tidak.

Terutama, kata dia, program Sapa Warga ini harus memberi pengaruh mendorong suatu daerah menjadi lebih maju. Baik itu dari sektor kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur.

"Jadi yang kita lihat nanti apakah ada percepatan dari hal tersebut, itu nanti yang akan kita evaluasi," kata Syahrir.