Jakarta, Gatra.com - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mochammad Choirul Anam, berharap Presiden Jokowi, dalam periode kedua lebih mempertimbangkan calon menterinya berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Komnas HAM.

Menurutnya, pertimbangan itu diperlukan untuk mendorong kabinet nantinya lebih memperhatikan isu HAM sebagai skala prioritas. Menguingat selama ini, marak terjadi pelanggaran HAM yang dilaporkan masyarakat.

"Memilih menteri nantinya kita harap berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM, karena ini berdasarkan realita dan ekspektasi publik," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (7/8).

Bahkan, lanjut Anam, kasus pelanggaran HAM berat hingga kini belum juga bisa diselesaikan seleuruhnya.

"Kami harapkan Presiden mau menyelesaikan pelanggaran HAM berat, terutama di Papua dan Aceh," ujarnya.

Adapun komisioner Mediasi Komnas HAM, Munafrizal Manan menilai danya pengormatan pemerintah kepada HAM merupakan kewajiban yang harus dijalankan. Pemerintah sebagai garda terdepan, memiliki tanggungjawab memperhatikan isu HAM yang selama ini dialami masyarakat.

"Komnas HAM yang diberikan mandat, sebetulnya untuk memastikan pemerintah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi dan melindungi HAM," ujarnya.

Manan berharap setelah pergantian kabinet mendatang, antara Komnas HAM dan pimpinan di kabinet tidak hanya menjalin kesepahaman saja. Tapi juga melakukan upaya bersama untuk memastikan kewajiban konstitusional negara dalam HAM.

"Indonesia juga punya lembaga lain yang punya kewenangan mediasi. Kami ingin membangun komunikasi prodik dan upaya bersama. Ini yang menjadi perhatian ke depan," jelasnya.