Jakarta, Gatra.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan komitmen Polri melaksanakan perintah Presiden dan itu dilaksanakan mulai dari jajaran paling bawah hingga ke atas.

"Yang jelas komitmen Polri melaksanakan perintah Presiden,” kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Derdi mengatakan ada 8 Polda yang menjadi fokus penanganan Karhutla. Apabila dari 8 Polda, itu jajarannya Polresnya tidak melaksanakan mitigasi maksimal, maka Kapolda akan mengambil tindakan tegas kepada Kasatwil yang terbukti melakukan pembiaran dan tidak memitigasi secara maksimal.
Dedi menegaskan tindakan tersebut jika tidak diindahkan, dilakukan pencopotan jabatan. 
"Copot dari jabatan. Kalau ada pelanggaran unsur disiplin lainnya bisa juga," terangnya.

Dedi mengungkapkan, selama ini pihaknya masih terus membenahi kasus Karhutla yang marak terjadi di beberapa daerah. Pihaknya juga bahkan mendirikan posko satgas Karhutla di Bareskrim.

Dari catatan dari posko tersebut, Dedi menyebut kasus karhutla sudah mengalami penurunan yang signifikan.

"Kemarin sudah mengalami penurunan secara signifikan. Dari awalnya sekitar puluhan, kemarin 12 titik. Sebagian besar di Kalimantan dan Sumatera. (Kalau di Kalimantan), di Kalsel dan Kaltim," kata Dedi.

Sebelumnya, Jokowi mengingatkan kepada para Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, bahwa aturan yang dirinya sampaikan pada 2015 soal pencopotan dari jabatan yang tak mampu tangani Karhutla.

"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," ujar Jokowi.

Jokowi juga menyindir kerugian akibat karhutla pada 2015 lalu yang mencapai Rp221 triliun. Ia tak ingin ada lagi status siaga di kawasan hutan.

"Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai, udahlah. Ada api sekecil apapun segera selesaikan. Udah," ucap Kepala Negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mencopot anggotanya yang tak bisa mengatasi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Pernyataan Jokowi itu diungkapkan dalam sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8).