Bandung, Gatra.com - Ketua Majelis Wali Amanah (MWA) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yani Panigoro, menyangkal adanya isu radikalisme dalam kampus  yang diresmikan pada 2 Maret 1959 tersebut. Menurutnya, pluralisme dalam kampus sudah muncul sejak lama.

"Di kampus ini ada sekitar 20 ribu mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Kami sudah membangun Kebhinekaan di sini," katanya di Gedung Annex, Rektorat ITB, Jalan Tamansari, Bandung, Selasa (6/8).

Yani menambahkan, sampai saat ini Rektor ITB periode 2014-2020 lebih fokus pada atmosfer akademik ketimbang isu-isu yang muncul di luar kampus ini.

Baca juga: Pemilihan Terbuka Rektor ITB Periode 2020-2025 Dibuka

"Kalau mau menyebut ITB itu a b c, itu terjadi di luar. Kami ini solid, di kita tidak ada masalah," ujarnya. Yani kembali mengatakan, pihaknya selalu mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila, NKRI, dan kebangsaan.

Ungkapan tersebut mengacu pada surat pernyataan diri dalam format bermaterai, sebagai salah satu persyaratan administratif calon rektor ITB. Dalam surat tersebut, calon rektor harus menyatakan setia pada Pancasila dan NKRI, bersedia mengikuti proses pemilihan, dan termasuk mengikuti asesmen yang diperlukan dari berbagai pihak.

Kemudian, nonaktif dari jabatan yang mengandung konflik kepentingan, menyerahkan berbagai dokumen dan atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan proses pemilihan, serta bersedia menjadi rektor.

Baca juga: Asosiasi Dosen: Impor Rektor Asing Bukan Jalan Keluar

Poin lain dalam surat pernyataan tersebut adalah calon belum pernah terlibat dan bebas masalah pidana, serta nonpartisan, bukan anggota atau pengurus partai dan afiliasinya, dan organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif MWA ITB, Benhard Sitohang, menyampaikan, butir persyaratan administratif tersebut tidak ada dalam pemilihan rektor sebelumnya.

"Periode tahun lalu 2014, secara eksplisit tidak ada butir ini. Untuk kali ini, sesuai kesepakatan," katanya.