Jatinangor, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan menanggapi hasil kesimpulan Ijtimak Ulama IV, yang memutuskan untuk menolak pemerintahan terpilih, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bukan kewenangan saya. Saya tidak berkomentar dulu (soal) itu," katanya usai pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXVI di Lapangan Parade Abdi Praja Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (6/8).

Mendagri mengatakan siapa pun boleh berkomentar tentang apapun, yang jelas proses pemilihan presiden sudah berlangsung dan dilakukan sesuai Undang-undang dan dengan cara yang demokratis.

"(Punya) pendapat sih silakan, tapi sistem negara kita sesuai UU yang ada mengatur bahwa hak secara demokrasi. Karena seluruh proses rekrutmen kepemimpinan yang amanah demi masyarakat dan bangsa lewat proses yang demokratis," katanya.

Terkait upaya pemerintah dalam menanggapi hal tersebut, Tjahjo malah mengarahkan untuk menanyakan itu kepada Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

"(Coba) Tanya Menteri Agama aja, itu," ujar Tjahjo.

Dalam Ijtimak Ulama IV hadir juga mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto. Dalam pertemuan itu, Ismail mengajak para ulama untuk meninggalkan demokrasi. Terkait itu, Tjahjo menegaskan bahwa di Indonesia, sistem demokrasi telah digunakan sejak lama dan merupakan sistem yang baik.

"Negara kita negara yang demokratis, memilih pemimpim juga amanah dari bawah, dari masyarakat. Boleh Kepala Daerah, DPRD dan DPR, itu kan baik," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak membacakan putusan Ijtimak Ulama IV yang digelar di Hote Lor In, Sentul, Bogor, Senin (5/8). 
Yusuf menyebutkan telah menolak pemerintahan terpilih sebab menurut pembahasan dalam Ijtimak tersebut, Jokowi - Ma'ruf Amin terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

"Dengan ini Ijtimak Ulama dan Tokoh ke IV memutuskan, menolak kekuasaan yang berdiri [di] atas dasar kecurangan dan kezaliman, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut," kata Yusuf.