Palembang, Gatra.com - Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin melaporkan atas upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutbunlah) kepada Presiden Joko Widodo.

Hadir dalam rakor Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Karhutbunlah Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8), Dodi menyampaikan upaya pencegahan yang sudah dilakukan pihaknya, salah satunya dengan penyediaan anggaran bagi masyarakat saat membuka lahan dengan menggunakan mesin,

“Bantuan alat dan mesin dianggarkan pada APBD Muba dan Dana Desa. Langkah ini, efektif mencegah karhutbunlah dan pemahaman masyarakat yang ingin membakar lahan (sonor),” katanya.

Menurutnya, upaya pencegahan sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama, terutama melibatkan TNI-Polri serta masyarakat khususnya di daerah rawan karhutlah. Edukasi dan fasilitas ke masyarakat sangat penting agar tidak lagi mengubah metode budidanya tanpa menghasilkan asap (polusi).

“Dua tahun lalu, hotspot di Muba bisa diminimalisir dan berlanjut tahun ini,” sambung dia.

Adapun upaya pencegahan karhutbunlah, Dodi menyatakan sudah mengeluarkan tujuh intruksi diantaranya, sinkronisasi tim pengendalian antara provinsi dan kabupaten, membagi tugas pengendalian karhutbunlah serta memberikan saksi tegas kepada pembakar lahan, mengoptimalkan peralatan, hingga serta mensiagakan posko kebakaran. "Tujuh instruksi ini harus dimaksimalkan bersama-sama," tegasnya.

Tim pengendalian karhutbunlah di Muba juga telah bekerja dengan maksimal selama tiga tahun terakhir, yang dapat diketahui dari luasan karhutbun yang menurun dibandingkan 2015.

“Perangkat Kecamatan dan desa untuk siaga di wilayah masing-masing dan rutin melaporkan seputar potensi karhutbunlah. Kades dan Camat wajib berada di tempat, berkoordinasi dengan Pemkab Muba," pungkasnya.

Dandim 0401 Muba Letkol Arm M Saifudin Khoiruzzamani mengatakan pihak TNI dan Polri khususnya jajaran Kodim 0401 Muba bersama jajaran Polres Muba terus bersinergi dan berkoordinasi dalam meminimalisir dan mengantisipasi potensi karhutbunlah di Muba."Pengawasan serta antisipasi karhutbunlah ini dilakukan hingga ke pelosok desa dengan berkoordinasi bersama perangkat Kecamatan dan Desa khususnya di daerah rawan karhutbunlah," bebernya.

Senada dikatakan Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, pihaknya terus bersinergi dengan jajaran Kodim 0401 dan masyarakat sejak awal tahun lalu guna pencegahan karhutbunlah di Muba yang lebih tepat. " Pencegahan karhutbunlah di Muba bisa diatasi dengan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat," ungkapnya.

Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo menegaskan sanksi pemecatan terhadap Kapolda dan Danrem yang di daerahnya marak terjadi kebakaran hutan, kebun dan lahan (Karhutbunla), masih berlaku hingga saat ini. Ancaman sanksi dilontarkan pada 2015 lalu saat Indonesia mengalami puncak karbhutbunla.

"Aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku. Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, tiga atau empat hari lalu kepada Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran," ungkap Jokowi.