Jakarta, Gatra.com - Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan metode Balance Score Card (BSC) di Indonesia sejak Januari 2019. BSC adalah metode pengukuran hasil kerja yang biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional di dunia.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah mempresentasikan langsung penerapan BSC di NTB kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin di Gedung Kementerian PANRB, Senin (5/8).

“NTB adalah pemerintah daerah yang pertama di Indonesia mengaplikasikan metode BSC dikombinasikan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) ke dalam sebuah aplikasi yaitu e-Kinerja,” kata Sitti Rohmi dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8).

Kombinasi SAKIP dan BSC, sambung Sitti, adalah alat untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah lembaga. Dengan BSC, pergerakan, kinerja, dan perkembangan lembaga pemerintah di NTB bisa terpantau.

“Jadi kalau mau evaluasi, tidak perlu menunggu jadwal evaluasi yang dilakukan biasanya tiga bulan sekali, namun bisa dilakukan dengan realtime,” sambung dia.

Tujuan penggunaan metode BSC yang diintegrasikan dengan SAKIP adalah untuk efisiensi dari mulai perencanaan anggaran, pelaksanaan program hingga evalaluasi.

“Kami bisa melakukan monitoring secara realtime sehingga membantu kami dalam menilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di NTB, lalu memberikan reward atau punishment yang tepat," jelas Asisten 2 Sekretaris Daerah NTB, Ridwansyah.