_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Ijtimak Ulama IV yang digelar di Hote Lor In, Sentul, Bogor pada Senin (5/8) memutuskan menolak pemerintahan terpilih. Bivitri Susanti menyatakan bahwa hal itu tidak menyalahi aturan sebelum ada tindakan lebih lanjut.
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan bahwa pernyataan tersebut tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Menurutnya, pernyataan ini masih sebatas pendapat politik dari suatu kelompok masyarakat saja.
"Kalau menurut saya sih itu hanya pernyataan ormas (Organisasi Masyarakat -red), jadi masih belum menyalahi. Kecuali kalau sudah ada tindak pidana," ujarnya kepada Gatra.com ketika dimintai tanggapan via panggilan telepon, Selasa (6/8).
Baca juga: Ijtimak Ulama IV Putuskan Tidak Akui Pemerintahan Terpilih
Bivitri menambahkan, meski pernyataan tersebut terlihat menyalahi, namun secara hukum hal itu masih tidak dapat ditindak.
"Kita lihat saja seberapa banyak orang yang percaya. Tapi kan itu tetap tidak menyalahi aturan selama tidak ada tindakan lebih lanjut," jelasnya.
Ia menegaskan, terlepas dari agama Islam atau bukan, ini hanya sekedar pernyataan Ormas. "Jadi ya boleh-boleh saja," katanya.
Ijtimak Ulama IV diselenggarakan Senin (5/08) kemarin di Hotel Lor In, Sentul, Bogor. Menurut pembahasan dalam Ijtimak tersebut, Jokowi - Ma'ruf Amin terpilih berdasarkan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal.
Hal itu diungkapkan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak saat membacakan keputusan Ijtimak. "Dengan ini Ijtimak Ulama dan Tokoh ke IV memutuskan, menolak Kekuasaan yang berdiri [di] atas dasar kecurangan dan kezaliman, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut," ujar Yusuf Martak.
