Home Politik Mendagri Tepis Tudingan Adanya Deal Politik Dibalik Overstay HRS

Mendagri Tepis Tudingan Adanya Deal Politik Dibalik Overstay HRS

Jatinangor, Gatra.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara pemulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dengan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas Islam tersebut. Menurutnya kedua hal itu tidak ada kaitan dan unsur politis di belakangnya. 

"Saya tegaskan kembali tidak ada deal politik, tidak ada hubungannya perpanjangan pengajuan izin dengan Habib Rizieq," ujarnya pasca menghadiri kegiatan wisuda Praja IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (5/8). 

Dia mengatakan, permasalah perpanjangan SKT FPI hanya sekadar urusan teknis. Menurutnya Kemendagri dan sejumlah instansi terkait masih mengkaji lebih lanjut untuk menentukan nasib dari ormas yang kerap dianggap anti Pancasila. 

Selain itu, Tjahjo menyampaikan pemerintah tidak ada kepentingan dan tanggungjawab terhadap pemulangan HRS. Dia menilai kepergian sang habib ke Arab Saudi bukanlah permintaan pemerintah. 

"Kan dia pergi atas kemauan sendiri, kok mau pulang (pemerintah) suruh pikirin," ucapnya.

Masalah kepulangan Rizieq dari Arab Saudi mencuat setelah tercapainya rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Belakangan, Rizieq pun disebut akan kembali ke Indonesia.

Sebelumnya, Juru Bicara Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Novel Bamukmin menduga terdapat intelejen hitam yang terlibat dibalik overstay HRS di Mekkah, Arab Saudi. 

Novel mengungkapkan HRS terpaksa overstay di Arab Saudi sebab ia telah dicekal terlebih dahulu. "Habib overstay karena dicekal, bukan dicekal karena overstay," ujarnya di Hotel Sentral, Sabtu (3/8). 

Sebelum dicekal, menurutnya, HRS telah berupaya tiga kali ke luar negeri untuk dapat membuat perizinan visa. Namun langkah itu katanya lalu mendapat pencekalan pada detik-detik terakhir. Sehingga berujung overstay lagi.

Novel mengindikasikan ada permainan intelijen dalam pencekalan HRS. Ia juga menyebut ada keterlibatan otoritas pemerintah Indonesia. "Memang ada permainan intelijen, yang mereka lempar bola sana sini sembunyi tangan. Hal yang pasti itu otoritas pemerintah yang cekal HRS," katanya.

188