Bungo, Gatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bungo menggelar hearing bersama pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bungo, Dewan Pengawas RSUD, Dinas Kesehatan dan juga Persatuan Mahasiswa Bungo (PMB), Senin (5/8) sore.

Hearing yang digelar untuk menindaklanjuti unjuk rasa yang dilakukan PMB beberapa waktu lalu. Dimana para mahasiswa ini mempersoalkan turun kelasnya RSUD Bungo H. Hanafie dari kelas B ke kelas C.

Dalam pertemuan ini, para mahasiswa kembali mempertanyakan persoalan apa saja yang menjadi kendala hingga terjadinya turun kelas pada Dirut RSUD, dr Mardiah.

"Apa saja yang menjadi persoalan, ini persoalan cukup serius. Kalau Ibu Dirut tidak mampu mempertahankan tipe ini, kami meminta Ibu Dirut untuk mundur saja ," ucap Hamdan, salah satu mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi III, Gusriandi Rifai yang memimpin hearing ini juga turut berkomentar. Gusriandi menilai pihak RSUD lalai dalam pelaporan yang membuat tipe RSUD menjadi turun.

"Kami meminta Ibu Dirut untuk menjelaskan apa saja persoalannya. Nanti akan kita cari solusinya secara bersama-sama agar tipe RSUD kita tetap bertahan," ucap Gusriandi.

Menjawab pertanyaan Gusriandi, dr Mardiah menjawab adanya beberapa persoalan yang menjadi kendala, yang paling krusial yakni persoalan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Persoalan kekurangan SDM, kekurangan alat kesehatan dan juga kurangnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah," kata dr Mardiah.

Menjawab pertanyaan dr Mardiah, Gusriandi kembali angkat bicara. Menurutnya selama ini persoalan anggaran RSUD tidak pernah dibahas bersama pihak DPRD.

"Sudah lima tahun saya di banggar belum pernah bahas anggaran RSUD. Jadi jangan menyalahkan DPRD dengan alasan anggaran," kata Gusriandi.

Sementara itu saat hering, Dharmawan salah satu Dewan Pengawas (Dewas) RSUD mengeluarkan pernyataan yang cukup mencengangkan. Tipe B selama ini disebut bodong alias tak jelas.

"Secara de jure memang tipenya sudah B, tapi secara de facto rumah sakit kita masih tipe C. Jadi selama ini status B-nya bodong. Selain itu pemerintah daerah selama ini juga pelit dengan anggaran," ucap Dharmawan.

Pernyataan dari Dirut dan juga Dewan Pengawas ini cukup berbeda dengan Kepala Dinas Kesehatan Bungo, dr Safarudin Matondang. Safarudin mengatakan ini hanya terkait kesalahan pelaporan.

"Sebenarnya persoalan ini hanya karena kurangnya dua sub spesialis. Satu dokter yang kita kuliahkan sudah selesai tahun ini. Tapi belum dilaporkan. Untuk yang satu lagi hanya membuat kerja sama ulang," ujar Safarudin.

Safarudin yang turun langsung dalam menyelesaikan persoalan ini sangat yakin tipe rumah sakit ini akan tetap bertahan. Hal ini dikarenakan nilai yang sudah diperoleh sekarang dari klarifikasi sudah melebihi standar.

"Kemarin cuma 33, setelah kita klarifikasi nilainya sudah 63. Sementara standarnya cuma 60. Artinya kita yakin tipe ini akan tetap bertahan," kata Safarudin.

Reporter: Frengki Sawitra