Jatinangor, Gatra.com - Rektor Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Murti Jeddawi mengatakan sejak diresmikan, IPDN selalu menyesuaikan dengan perubahan zaman untuk senantiasa membentuk SDM yang berkualitas yang inovatif. Dia menerangkan bahwa kampus itu diresmikan pertama kali dengan nama APDN oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno di Malang pada 18 Maret 1966.

"Jadi kami senantiasa melakukan perubahan sesuai dengan zamannya, agar praja dan purna praja selalu berinovasi sesuai perkembangan zaman, jadi tidak kaku. Tapi intinya tetap komitmen kami bersama sebagai perekat NKRI," ujarnya di Kampus IPDN Senin (5/8).

Dia menerangkan bahwa Perguruan Tinggi kedinasan tersebut sudah ada sejak zaman Belanda pada tahun 1920. Saat itu, lanjutnya, dibentuk sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama OSVIA dan MOSVIA, yang mana lulusannya dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. 

Dia melanjutkan, pada tahun 1948 di awal kemerdekaan, dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kemendagri, yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja, yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.  

Lalu, Murti menjelaskan pada Tahun 1952, Kemendagri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, di tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram.

Dia berujar, selama beiring berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan, maka pememerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur dan diresmikan oleh Presiden Soekarno.

APDN terus berkembang seiring dengan bertambahnya kebutuhan tenaga aparatur pemerintah di setiap daerah. Pada Tahun 1970-an APDN terus didirikan di 20 provinsi di Indonesia. 

Pada 1989, ke-20 APDN ini diintegrasikan menjadi satu di wilayah Jatinangor, Jabar. Lalu sekolah ini berubah nama menjadi STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Setiap kelulusannya dikukuhkan oleh Presiden RI sebagai calon pamong prajamuda. 

Setelah ada kejadian kekerasan hingga menewaskan seorang praja Wahyu Hidayat di STPDN Tahun 2003, pemerintah lalu melebur STPDN dan IIP menjadi satu, yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004.

IPDN memiliki dua fakultas, yaitu Fakultas Politik Pemerintahan yang terdiri dari dua jurusan, yaitu jurusan Kebijakan Pemerintahan dan Jurusan Pemberdayaan Masyarakat. 

Kedua, Fakultas Manajemen Pemerintahan yang terdiri dari empat jurusan, yaitu Jurusan Manajemen Sumber Daya Aparatur, Jurusan Pembangunan Daerah, Jurusan Keuangan Daerah, dan Jurusan Kependudukan dan Catatan Sipil.