Pontianak, Gatra.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo menggelar rapat koordinasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Senin (5/8).

Dalam rakor yang dihadiri Forkopimda Kalbar tersebut, Doni menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi penta helix atau lima pihak yang berperan untuk dilibatkan dalam upaya pencegahan Karhutla.

"BNPB sudah mengalokasikan dana bagi 1.512 personel Satgas dengan biaya Rp145 ribu per hari. Daerah harus dapat menemukan pihak yang memiliki kapasitas atau potensi untuk membantu dalam upaya pencegahan," katanya.

Doni menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama ini di Kalimantan Barat dapat dipastikan terjadi akibat ulah manusia dan sebagian kecil disebabkan faktor alam.

"Paling tidak kita bisa memetakan sumber atau penyebab utama kebakaran itu adalah ulah manusia sebesar 99 persen dan sisanya karena faktor alam," ucapnya.

Untuk di wilayah Kalbar, lanjut Doni, lokasi kebakaran ada yang di areal korporasi dan ada di lahan perkebunan milik masyarakat. Kalau di areal korporasi, pihak Gubernur Kalbar mengancam akan mencabut izin pemilik korporasi atau memberikan tindakan tegas.

“Saya pikir ini adalah langkah maju dan peringatan yang sangat tegas pada pemilik lahan, agar mereka bertanggungjawab," katanya.

Doni menyadari untuk saat ini masyarakat masih memiliki tradisi membakar untuk membuka lahan, sehingga ini menjadi tugas bersama dalam mensosialisasikan pada masyarakat agar tidak membakar. 

"Perlu juga pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan lainnya agar merangkul masyarakat tidak lagi membakar lahan," katanya.

Sementara itu Gubernur Kalbar, Sutarmidji menegaskan pihaknya akan langsung mencabut izin perusahaan yang terbukti melakukan pembukaan areal dengan cara membakar lahan.

“Perusahaan yang mendapat izin dari Pemda Kalbar akan langsung kami tindak tegas jika melanggar,” ucapnya.

Dia mengajak seluruh pihak terkait dalam penanganan Karhutla untuk bekerja bersama-sama dalam upaya mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kalbar.

"Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus bersinergi guna mencegah Karhutla," ujarnya.

Gubernur juga mendukung program Kepala BNPB yang ingin menempatkan aparat di permukiman warga untuk mensosialisasikan agar tidak membakar lahan dan hutan.

“Sosialisasi harus digencarkan dan penanganan Karhutla harus terintegrasi semua sektor,” katanya.