Kupang, Gatra.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nusa Tenggara Timur (NTT) siap memenuhi tuntutan Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menuntaskan semua ruas jalan Provinsi dalam tempo tiga tahun yakni 2022 mendatang.

“Kami siap memenuhi tuntutan Gubernur NTT untuk percepatan infrastruktur jalan provinsi dalam tempo tiga tahun ke depan. Kami sudah prosentasikan di depan Pak Gubernur, bahwa tiga tahun ke depan semua jalan Provinsi sudah tuntas,” kata Kepala Dinas PUPR NTT, Maksi Nenabu kepada Gatra.com Ahad (4/8).

Dia menrincikan sesuai data, awal tahun 2018 lalu, total panjang jalan provinsi di NTT 2.650 kilometer. Dari jumlah itu, yang masih dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan sepanjang, 819,51 kilometer tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT.

“Tahun 2019 ini, kami mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp78 miliar lebih untuk pembangunan jalan sepanjang 22,4 kilo meter. Kalau kita ambil asumsi, selama 5 tahun, 22,4 kilometer per tahun, maka sampai dengan Tahun 2023 sudah mencapai 112 kilo meter. Tetapi, kalau tahun berikut anggarannya naik, maka total panjang jalan yang dikerjakan juga ikut bertambah. Itu baru dari dana DAK saja, belum dana APBD,” kata Nenabu.

Untuk tahun anggaran 2019, jalan Provinsi yang dikerjakannya sepanjang 73,32 kilo meter, termasuk 22,4 kilo meter yang anggarannya bersumber dari dana DAK tadi. “Jika dana DAK ditambah dana APBD I maka kami optimis harapan dan tuntutan Gubernur dipenuhi,” jelasnya.

Maxi mengaku, baru saja pulang dari Jakarta, untuk membahas banatuan pusat ini sekaligus membawa komitmen pemerintah untuk menerima bantuan tersebut. “Karena syaratnya, kita harus mengalokasikan dana duluan, baru pusat memberi. Sudah oke, tahun 2020 nanti, mendapatkan 17 kilo meter jalan yang didanai dari PHJD dengan dana sebesar Rp 64 miliar. Kalau tahun 2019 ini baru diberi sekitar Rp 22 miliar lebih,” ujarnya.

Karena itu jelas Maxi nenabu, jika dihitung-hitung dari total jalan Provinsi sepanjang 819,51 kilo meter yang belum baik tadi, dikurangi penanganan sekarang, dan dikurangi DAK, maka bisa diselesaikan dalam tempo 5 tahun lalu dikurangi PHJD tadi, maka sisa yang harus dikerjakan mulai dari 2020 -2022 totalnya hanya 632,59 kilo meter lebih. "Dan itu yang harus dituntaskan dalam tempo 3 tahun,” kata Maxi Nenabu.

Untuk sisa 632,59 kilo meter yang menjadi tanggungjawabnya akan diplotkan selama dua tahun, dimana Tahun 2020 akan mengerjakan 293 kilo meter, dilanjutkan Tahun 2021 sepanjang 192 kilo meter, maka sisa 39 kilo meternya dituntaskan Tahun 2023.

“Karena itu kami optimis bisa menuntaskan dalam 3 tahun kedepan. Sisanya 39 km jika bantuan DAK nya bertambah setiap tahun maka akan tuntas semuanya pada tiga tahun mendatang,” katanya.

Dia mengatakan untuk percepatan penanganan ini akan menggunakan inovasi terbaru dengan spesifkasi secara nasional, dimana urukan di bawahnya dilakukan modifikasi sementit, atau disebut lapisan larutan fondasi semen, tanah, dan komposit setara dengan kekuatan beton.

Kemampuannya, menurut dia, melebihi agregat A yang dikerjakan selama ini, dimana harganya murah dan cara kerjanya cepat. "Jadi, kita harus menggunakan urukan mirip beton. Tahun 2020, saya kerja 293 kilo meter, dan 2021 kerja 292 kilo meter, dan 2022, saya kerja 39 kilo meter, maka tahun 2022 sudah tuntas,” ujarnya.