Jakarta, Gatra.com - Pendiri dan Peneliti Utama Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani menyebut, Presiden Jokowi dianggap bisa membuat sebuah legacy atau warisan saat kembali memerintah pada periode keduanya.

Menurutnya, Jokowi harus bisa memperkuat beberapa aspek yang dianggap lemah. Pertama perlu memperkuat demokrasi dan pembangunan ekonomi.

"Tapi pembangunan ekonomi demokrasi politik yang stabil itu tidak bisa dicapai jika yang terjadi kerusuhan dan sebagainya," ujarnya, di kantor SMRC, Gondangdia, Jakarta Pusat pada Minggu (4/8).

Ketiadaan beban elektoral pada 2024, dianggap Saiful harus bisa dimanfaatkan oleh Jokowi. Khususnya untuk bisa membuat kebijakan yang mendorong keadilan bagi warga negara.

"Yang utama di sini adalah komitmen terhadap kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara, berlaku sama," ujar Saiful.

Lalu yang kedua, Jokowi harus lebih memperhatikan aspek penegakkan hukum. Ia menyarankan, pejabat yang mengurusi masalah ini sebaiknya tidak berasal dari partai politik.

"Saran saya adalah orang-orang yang berhubungan dengan hukum, apakah itu jaksa, apa itu polisi, apa itu hukum HAM, apa itu dalam negeri aspek-aspek yang langsung berhubungan perlindungan kepada warga. Itu kalau bisa, menteri-menterinya tidak direkrut dari parpol," paparnya

Pejabat yang diangkat dari unsur parpol, menurut Saiful, lebih banyak mengikuti agenda dari parpol yang menaungi mereka. Ini menyebabkan upaya memperkuat penegakkan hukum tidak maksimal.

"Jadi jaksa misalnya, itu harus orang yang tidak partisan, demikian dengan kumham bukan dari partisan, itulah yang memungkinkan. Kita belum bisa membedakan dimana wilayah partisan dan dimana wilayah negara. Itu kesempatan itu Pak Jokowi," pungkasnya.