Mataram, Gatra.com- Direktur LKPP M16 Bambang Mei Finarwanto mengatakan, pertemuan dirinya dengan jajaran M16 dan Karo Humas Protokol Setdaprov NTB guna meluruskan pernyataan Karo Humas di sejumlah media sosial yang menyebut lembaga M16 terlalu menyoroti busana Gubernur NTB.

“Karo Humas memberi apresiasi pada jajaran LKPP M16 yang sudah bersedia membuka ruang diskusi dan musyawarah menyikapi polemik busana Gubernur NTB. Karo Humas mengaku tak menyangka dampak artikel yang ia share di grup WA Humas Pemprov NTB dan dikutip media massa akhirnya memicu polemik,” kata Bambang mengutip pernyataan Najamudin, di Mataram, Minggu (4/8). 

Atas pernyataan tersebut, lanjut Bambang, Karo Humas menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan yang membuat ketidaknyamanan bagi kru M16.

“Tidak ada maksud seperti itu dan tidak terbersit sama sekali menyinggung banyak pihak termasuk LKPP M16. Artikel "Seberapa Penting Menyoal Gaya Busana Gubernur NTB?" bukan karya dia. Ia hanya men-share sebagai bahan referensi untuk memperkaya wawasan insan media di grup WA Humas Pemprov NTB,” kata Bambang menirukan pernyatan Najamudin.

Bambang menambahkan, Karo Humas menyatakan, tetap ada hikmah dalam kejadian ini. Ia bisa membuka silaturahim dengan M16, sebuah lembaga sosial politik yang selalu kritis dan konstruktif mengawal dan menyoroti pembangunan NTB.

”Jadi Karo Humas berharap, pertemuan tersebut mempererat hubungan dan menjadi wadah komunikasi yang sama-sama memberikan manfaat," kata Bambang.

Direktur LKPP M16 Bambang Mei Finarwanto mengatakan, kunjungan Karo Humas ke Sekretariatnya merupakan bentuk penghormatan bagi LKPP M16. LKPP M16 bisa memahami kesalahpahaman yang terjadi dan sempat menimbulkan polemik publik. Pertemuan ini sebagai bentuk penghormatan untuk LKPP M16.

LKPP M16, papar Didu, mengritisi kebijakan Pemprov NTB dengan kritik yang konstruktif dan berbasis fakta dan data.

"Pak Najam sudah datang dan menyampaikan maaf atas miskomunikasi ini, saya rasa itu sudah cukup. Perlu diingat ," kata Bambang.

Didu mengingatkan, LKPP M16 tidak butuh apa-apa. Pihaknya mengkritisi Kepala Daerah hanya untuk kebaikan NTB bersama.

“Jadi kalau ada oknum mengatas namankan LKPP M16 dan meminta sesuatu atau jual karcis dalam polemik ini jangan digubris," ucap Bambang.