Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Pembina Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptasi), Marzuki Alie mengkritik rencana Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang ingin mengimpor tenaga pendidik dari negara asing untuk menjadi rektor.

"Saya tidak keberatan, sebagai Ketua Dewan Aptasi, saya tidak keberatan atas penetapan rektor asing. Tetapi pernahkah kita mencoba memberikan reward [upah] yang sama kepada dosen Indonesia dengan menyampaikan tantangan?" Kata mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut ketika ditemui di acara Gathering Alumni Universitas Utara Malaysia (UMM) di Kedubes Malaysia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8).

Tantangan yang dimaksud Marzuki ini adalah, seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap rektor Indonesia. Apabila rektor asing ditantang untuk menjadikan Perguruan Tinggi Negeri Indonesia masuk 100 besar di dunia, maka juga diberlakukan kepada rektor Indonesia. Agar nantinya tidak ada perbedaan dari segi upah semisal rektor asing dijanjikan bayaran sekian persen lebih tinggi dibandingkan rektor Indonesia. 

"Berikanlah kesempatan itu dulu pada orang Indonesia, dengan gaji yang cukup bagus. Ini sama saja seperti halnya KPK [Komisi Pemberantas Korupsi]," kata Marzuki.

Menurut Marzuki, analogi rektor asing dan rektor Indonesia itu seperti membandingkan KPK dengan Kepolisian. Dimana KPK gajinya besar, tapi anggarannya juga besar. Sementara itu, polisi gajinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan KPK. Apalagi dengan anggaran yang juga kecil, harus bermain di permasalahan yang sama.

"Kita harus coba dulu bahwa kita mampu. Jangan kita belum coba tapi kita bilang tidak mampu, padahal kita tidak memberikan penghargaan yang baik pada orang-orang kita sendiri," tutup Marzuki.