Home Politik Jangan Sampai Proyek Pemindahan Ibu Kota Sekedar 'Bancakan'

Jangan Sampai Proyek Pemindahan Ibu Kota Sekedar 'Bancakan'

 

 

Jakarta, Gatra.com - Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan semakin ramai dibicarakan. Meski begitu, Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengimbau kepada pemerintah, jangan sampai proyek besar ini hanya sekedar jadi "bancakan" atau selamatan. 

"Biaya yang besar itu gimana? Jangan-jangan nanti jadi "bancakan" lagi. Kita tahu kan, tidak ada proyek yang bersih di Republik ini. Begitu terjadi proyek, begitu juga terjadi korupsi disana," ujarnya ketika ditemui di acara "Gathering Alumni Universitas Utara Malaysia (UMM)" di Kedubes Malaysia, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8).

Marzuki mengatakan, proyek ini harus jelas terlebih dahulu. Terutama dalam pembangunan dan pendanaannya. Terutama mengenai pendanaan. Ia mempertanyakan, apakah sebagian besar dibangun oleh swasta atau tidak. Dikhawatirkan, pihak swasta berpotensi melakukan korupsi. 

"Jangan negara ini [Indonesia] ya, habis waktunya hanya untuk mengurusi orang-orang yang korupsi saja. Kapan kita mau majunya kalau begitu?" tambah Marzuki.

Ia menganjurkan, sampaikan dan laksanakanlah rencana pemindahan Ibu Kota ini dalam bentuk Undang-Undang (UU), dan dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadikanlah proyek pemindahan Ibu Kota ini tidak hanya sepihak diputuskan oleh presiden.

"Jangan sampai juga nanti swasta tanpa modal, hanya jaminan saja. Pakai uang bank, jaminannya pasti dibeli. Nanti swasta yang dapat untung besar. Kita tahulah, harga tanah pada saat kita masuk babat hutan 1.000 perak, begitu jadi, bisa jadi Rp5 juta per meter. [Kalau sudah begini] siapa yang untung?" ujarnya. 

Intinya, kata Marzuki, pemerintah harus mengantisipasi sisi positif dan negatifnya. Harus mempertimbangkan kesanggupan dalam mengimplementasikannya. Ia meminta pemerintah agar lebih percaya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Caranya dengan menggelar semacam proses pemilihan. 

"Adakan beauty contest, yang mana [badan usaha] yang terbaik. Tetapi kontes ini juga harus akuntabel. Jangan hanya legalitas, formalitas, sehingga nanti yang ditunjuk malah itu-itu juga. Semua ikuti prosedur dan mekanisme yang baik supaya negara ini juga semakin baik," kata Marzuki.

 

 

156