Yogyakarta, Gatra.com – Pemerintah menyatakan ibu kota baru RI di Kalimantan akan meniru London, ibu kota Inggris, yang memiliki konsep kota hutan (forrest city). Pemindahan ibu kota dimulai tahun depan dan ditargetkan selesai pada 2024.

Hal ini disampaikan Deputi Menteri Perencanaan Pembanguna Nasional/ Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rudy S Prawiradinata usai melakukan sosialisasi pemindahan ibu kota bagi kalangan milenial di SMAN 7 Kota Yogyakarta, Jumat (2/8).

“Dalam perencanaan nanti, dari luas total kawasan 230 ribu hektar, sebanyak 50 persen akan diperuntukkan untuk perhutanan. Kami ingin meniru London yang dikenal sebagai kota hutan pertama di dunia,” jelasnya.

Konsep ini memungkinkan diwujudkan di Kalimantan mengingat kawasan hutan di sana masih luas. Konsep kota hutan ini tidak akan menyentuh kawasan hutan lindung. Konsep ini justru dipilih untuk menjaga kelestarian hutan di tengah Kalimantan yang ditetapkan sebagai hutan lindung tersebut.

Baca Juga: Sosialisasi Ibu Kota Baru, Bappenas Sasar Milenial

Selain berkonsep kota hutan, ibu kota baru nanti harus berlokasi tidak jauh dari kota yang sudah berkembang lebih dulu. Dengan begitu, tidak ada lagi pembangunan ulang infrastruktur penunjang seperti bandara dan pelabuhan. Kriteria ini akan mampu melahirkan konsep ibu kota negara yang mengarah ke kota pintar (smart city) yang punya identitas bangsa, juga jadi kota layak huni dan kota berkelanjutan.

“Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah merupakan wilayah yang kami rekomendasikan ke Presiden. Selain bebas bencana gempa, sisi keamanan dan distribusi sosial ekonomi yang lebih merata adalah alasan utamanya," katanya.

Saat ini usulan itu sedang dikaji Presiden Joko Widodo dan diharapkan tahun ini diputuskan. Dengan begitu, kajian mendalam dan pembuatan desain kota  bisa dimulai pada 2020. Peletakan batu pertama rencananya pada 2021 dan pada 2024 ibu kota negara ditargetkan sudah pindah.

Pemerintah menawarkan dua opsi pemindahan, yaitu perpindahan seluruh aparat sipil negara, TNI/Polri, lembaga yudikatif dan legislatif yang totalnya 1,5 juta jiwa. Adapun opsi kedua berupa pemindahan bertahap dengan prioritas lembaga dan institusi penting meluputi 900 ribu jiwa.

Baca Juga: Presiden Pilih Pulau Kalimantan Jadi Ibu Kota Baru

“Proses pemindahan ini akan diikuti penyediaan lahan yang dimulai dari 2000 hektar, kemudian menjadi 40 ribu hektar, dan tahap terakhir mencapai 230 ribu hektar,” jelasnya.

Pemerintah juga akan mengeluarkan undang-undang tentang pemindahan ibu kota sebagai payung hukum seluruh kebijakan, termasuk mengenai izin pertambangan dan pembukaan hutan.

Hasil penilaian awal, Rudy menyatakan, Kalimantan Tengah dipilih sementara sebagai lokasi calon ibu kota negara. Kawasan itu punya luas sekitar 401.364,16 hektar dan lokasi potensial sekitar 40.962,62 hektar.

Kalimantan Tengah dinilai memiliki kuantitas air permukaan yang baik dari dua daerah aliran sungai, yaitu Kahayan dan Katingan. “Kemudian adanya daya dukung air tanah lebih baik. Namun yang perlu diperhatikan ke depan adalah banyaknya hot spot kebakaran yang dalam kurun waktu 2015-2018 cukup banyak," ujarnya.