Jakarta, Gatra.com - Peran kampus di era reformasi belakangan ini berbeda dengan sebelumnya. Kampus yang biasanya bersuara lantang dalam mengritisi pemerintahan kini malah merapat kepada kekuasaan. Hal ini dikatakan Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto Ph.D.

"Kampus perlu mendapat catatan secara khusus karena baru kali ini sejak era reformasi di mana kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan," ujar Wijayanto dalam diskusi "Jurnalisme dan Demokrasi" yang diselenggarakan LP3ES di Hotel Faletehan, Jakarta Selatan, Jumat (2/8).

Wijayanto menunjukkan maraknya praktik kooptasi ikatan alumni kampus yang ketuanya berasal dari lingkaran istana.

Selain itu, Wijayanto menyebut merapatnya kampus pada kekuasaan ditunjukkan dari pemberian gelar doctor honoris causa kepada elit politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyata kepada masayarakat dan ilmu pengetahuan, namun lebih karena pertimbangan politik.

"Selain itu, absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan," kata Wijayanto.

Bahkan, Wijayanto menyebut ada intervensi berlebihan dari penguasa dalam memilih dan menentukan rektor.

"Ada kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui kementerian dikti," terang Wijayanto.

Praktek non-demokrasi lain yang menurut Wijayanto terjadi di kampus ialah pengawasan atau surveilance atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata.

"Ini merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus," tegas Wijayanto.

Wijayanto menegaskan bahwa kampus memiliki tanggung jawab intelektual untuk tetap independen dalam rangka mengontrol jalannya kekuasaan, bukan sebaliknya.