Jakarta, Gatra.com – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan istilah bagi-bagi kekuasaan dalam hal rekonsiliasi ataupun balas budi.

Karding di DPR RI, Jakarta, Kamis (1/8), menyampaikan, dalam politik setiap hal bersifat dinamis dan membutuhkan kearifan akomodasi tertentu dalam menyikapi soal koalisi.

Baca juga: Partai Pendukung Jokowi Ini Menjadi Oposisi

"Harusnya kalau kalah jadi oposisi, yang menang berkuasa, idealnya begitu. Dalam konstitusi kita tidak diatur secara jelas soal itu," ujarnya.

Karding juga menegaskan, untuk membangun sistem kenegaraan maka harus ditetapkan terlebih dahulu dalam kontrak sebagai fungsi oposisi dan koalisi.

"Kalau menang kami berkuasa kalau kami kalah oposisi. Jangan transgender terus," katanya.

Baca juga: Inilah Kawan PKS di Kubu Oposisi

Lebih lanjut, Karding mengatakan bahwa mungkin koalisi yang dimaksud adalah koalisi yang terbatas. Sehingga, pembagian jatah kursi di parlemen dan kabinet lebih adil dan berimbang.

"Jadi tidak mungkin misalnya salah satu partai ambil jatah menteri, lalu dapat jatah MPR juga dan ditambah ngambil DPR. Kemungkinan ini yang terjadi, berdasarkan prediksi saya," katanya.