Jakarta, Gatra.com – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa Presiden Jokowi sempat menyampaikan permintaannya terkait calon menteri dari partai politik yang tergabung dalam koalisi.

Menurutnya, Jokowi meminta calon menterinya nanti memiliki kemampuan yang cekatan dalam mengeksekusi kegiatan yang ada. Selain itu, Jokowi juga meminta menterinya nanti memiliki kemampuan yang dapat menangani isu penting nasional dengan baik.

"Bisa lebih cepat, bekerja lebih keras, karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya. Tentu menterinya juga harus lebih gila lagi dari presidennya, gak boleh presidennya kerja keras menterinya malah santai," ujarnya saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Kamis (1/8).

Baca juga: Jokowi-Mega Bicara Empat Mata Bahas Kabinet Jilid II

Namun, saat ditanya siapa calon menteri yang pantas dan memiliki kriteria tersebut, Karding mengaku belum mengetahuinya dan menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi. "Itu hak prerogatif presiden," tegasnya.

Terkait dengan pembagian kursi menteri dari profesional, Karding menyebutkan bahwa pihaknya tidak pernah menyebut dan membedakan baik profesional maupun non-profesional.

"Seluruh menteri wajib profesional, tapi sumbernya adalah partai atau non-partai. Jadi kalau ada menteri tidak profesional jangan dipilih, karena dia akan memegang departemen, memimpin banyak orang," jelasnya.

Baca juga: Ini Nama 20 Calon Menteri Milenial Potensial Kabinet Jokowi

Karding juga mengatakan jika nantinya menteri tidak profesional, maka kepemimpinan nantinya tidak memiliki ukuran kerja, tidak fokus, bahkan tidak bisa bekerja. Ia juga mengkhawatirkan jika menteri seperti ini terpilih akan mengganggu stabilitas negara ke depannya.

"Jadi semua harus profesional, soal sumbernya dari partai atau dari masyarakat non partai. Bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, kalangan aktivis, NGO," ujarnya.