Jakarta, Gatra.com - Akhir-akhir ini, dilaporkan banyak sekolah dasar yang rusak dan bahkan ada yang roboh. Kondisi ini terungkap diberbagai daerah seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Padahal, dana pendidikan sudah diberikan porsi 20 persen dari APBN. 

Menanggapi kondisi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, memang anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN cukup besar. Namun, sebagian besar ditransfer langsung ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya untuk mengakomodasi biaya pendidikan baik fisik maupun non fisik. 

"Biaya operasi sekolah, pembangunan kelas yang rusak sampe kelas baru dan juga untuk pembayaran guru. Sementara untuk Kementerian Dikbud mereka juga memiliki alokasi," kata Menkeu kepada wartawan, di Kantornya, Kamis (1/8). 

Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, ke depan kordinasi dan kolaborasi antara pusat dan daerah mengenai kebijakan dan implementasi dana pendidikan ini akan terus di evaluasi dan perbaiki.

"Nampaknya ini yang harus perlu kita lihat. Kalau anggaran pendidikan meningkatnya banyak, tapi juga kebutuhan meningkat. Mendikbud bersama kita (Kemenkeu) terus melakukan upaya bersama apa-apa yang perlu dilihat," ia menjelaskan. 

Di sisi lain, Sri mengungkapkan,  ada faktor lainnya yang juga harus dibenahi, misalnya soal guru.  Selain itu, faktor mengenai biaya operasi sekolah dan masalah tata kelola.

"Apa itu untuk membiayai guru, misalnya yang sertifikat dapat tunjangan, dan yang honorer belum. Jadi banyak faktor guru yang perlu di address, biaya operasi sekolah, dan tata kelola secara keseluruhan," pungkasnya.