Jakarta, Gatra.com – Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, memastikan bahwa kursi pimpinan MPR nanti akan ditentukan berdasarkan paket. Karding juga menjelaskan, dengan sistem paket ini nantinya harus melalui kesepakatan partai politik yang tergabung dalam koalisi.

"Jadi soal nanti siapa yang disetujui (Pimpinan MPR), apakah Golkar atau yang lain tergantung kesepakatan, mungkin juga tergantung pendapat dan arahan dari Pak Jokowi," jelas Karding saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Kamis (1/8).

Menurutnya, jika menggunakan perspektif sebagai pemenang suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan, tentu Golkar yang pantas mendapatkan perolehan kursi pimpinan MPR. Namun, ia mengaku keputusan tersebut belum bisa dipastikan, karena belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait kesepakatan dari koalisi.

"Saya kurang paham, karena setahu saya belum ada rapat soal itu," ujarnya. Karding mengaku belum mendengar adanya kesepakatan antar partai politik yang tergabung dalam koalisi untuk menentukan siapa yang mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR. Dirinya juga enggan berspekulasi mengenai hal tersebut.

"Saya gak mendengar kesepakatan itu, maka saya tidak berani ngomong, silahkan ditanya ke temen yang ngomong itu aja, bukan saya," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengklaim telah mendapatkan restu dari koalisi untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR. Klaim tersebut didasari dengan perolehan kursi di DPR RI terbanyak kedua setelah PDIP dalam hasil Pemilu 2019.