Washington, Gatra.com - Amerika Serikat memberlakukan sanksi dan menilai Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif sebagai juru bicara negara Iran, berpotensi melemahkan peluang terjalinnya pembicaraan diplomatik di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Iran,  pada Rabu (31/7). 

Zarif adalah tokoh penting dalam perjanjian nuklir Iran 2015 yang disepakati di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama dengan Teheran, bersama kekuatan dunia lainnya. Sedangkan Presiden Donald Trump telah menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tahun lalu.

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir pasca serangan terhadap tanker di Teluk, disusul pernyataan Amerika Serikat yang menyebut telah menjatuhkan drone Iran, sehingga mendorong AS mempersiapkan serangan udara, yang belakangan dibatalkan Trump pada menit terakhir.

“Javad Zarif mengimplementasikan agenda sembrono Pemimpin Tertinggi Iran, dan merupakan juru bicara utama rezim di seluruh dunia. Amerika Serikat mengirim pesan yang jelas kepada rezim Iran bahwa perilakunya baru-baru ini benar-benar tidak dapat diterima," kata Menteri Keuangan, Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan.

Namun adanya keinginan Zarif akan memblokir semua properti atau kepentingan yang dimilikinya di Amerika Serikat, justru dibantah melalui akun twitternya.

"Alasan AS untuk menunjuk saya adalah karena saya 'juru bicara utama Iran di seluruh dunia'," kata Zarif di Twitter. “Apakah kebenaran itu menyakitkan? Itu tidak berpengaruh pada saya atau keluarga saya, karena saya tidak memiliki properti atau kepentingan di luar Iran. Terima kasih telah menganggap saya ancaman besar bagi agenda Anda. " ungkap Zarif.

Tim administrasi Trump mengatakan akan membuat keputusan penting apakah Zarif akan diberikan visa perjalanan, termasuk ke PBB, --yang sebelumnya memungkinkan untuk menghadiri Majelis Umum PBB tahunan pada bulan September-- ataukah tidak.

Artinya, jika Zarif menerima visa, maka itu akan menjadi pintu pembuka lebih luas terjalinnya kontak langsung dengan AS selama dalam pertemuan tersebut.

Seorang pejabat senior AS menegaskan bahwa Trump terbuka dalam pembicaraan dengan Iran, tetapi mengatakan pemerintah tidak menganggap Zarif sebagai orang yang dapat memberikan keputusan final.

Mnuchin menyebut Zarif sengaja menggunakan media sosial untuk menyebarkan "propaganda dan disinformasi" Iran padahal pemerintah sendiri tidak mengizinkan warganya menggunakan media semacam itu.