_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya meminta agar Bupati Bogor, Ade Yasin segera melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan kepadanya atas maladministrasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Perumahan Sentul City, Bogor.
"Rekomendasi itu harus segera dilaksanakan. Sudah tidak ada waktu lagi karena sudah lewat masa monitoring," ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho saat dihubungi Gatra.com, Rabu (31/7).
Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tidak ada laporan atau pemberitahuan sama sekali terkait rencana kerja yang sudah Bupati Bogor susun untuk melaksanakan rekomendasi. Tidak hanya itu, Bupati Bogor pun terkesan tidak mematuhi putusan Pengadilan Negeri (PN) Bogor terkait status hukum penjualan air baku kepada pihak ketiga (Sentul City).
Jika terus berlanjut, maka pencopotan Ade sebagai Bupati Bogor pun dapat dilakukan. Teguh menyebutkan, hal itu adalah langkah akhir yang dapat diambil karena apa yang dilakukan Bupati Bogor itu sudah termasuk tindakan melanggar hukum karena tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. "Bisa saja nanti jabatannya sebagai Bupati Bogor dapat dicabut. Dia sudah melanggar hukum karena tidak mematuhi undang-undang," tambah Teguh.
Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Bupati Bogor, antara lain: Bupati Bogor dan Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan agar membatalkan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PT. Bukit Sentul Tbk tentang Pasokan Air Bersih.
Selain itu, Bupati Bogor harus melaksanakan Putusan No. 75/G/2017/PTUN.Bdg jo dan Putusan No. 463 K/TUN/2018 yang dikeluarkan oleh PN Bogor, dengan menerbitkan surat Pembatalan SPAM tersebut.
Kemudian, Bupati Bogor melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman.
