Jakarta, Gatra.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Pemnas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo menyebut, Tim Teknis pengusutan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan tak akan terganggu dengan Kongres Amerika Serikat. Diketahui, kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dibawa ke Negeri Paman Sam oleh Amnesty International.

"Enggak ada kaitannya. Tim Teknis tetap fokus pada upaya-upaya penegakan hukum, sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan Tim Teknis," kata Dedi saat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/7).

Dedi menambahkan, tim yang akan diisi 90 personel Polri itu mulai bertugas pada 1 Agustus 2019 mendatang.

"Yang jelas sudah dipersiapkan personel-personel yang dilibatkan dalam Tim Teknis tersebut, personel yang memiliki kompetensi terbaik yang dimiliki oleh Polri sudah dilibatkan," jelasnya.

Sebelumnya, Manajer Advokasi Asia Pasifik Amnesty International USA, Francisco Bencosme membacakan testimoninya pada forum pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Asia Tenggara di Amerika Serikat.

Pada forum itu, Bencosme mengatakan, penyidik KPK dan aktivis pejuang HAM kerap menjadi sasaran ancaman dan kekerasan. Namun celakanya kasus itu jarang terselesaikan.

"Kegagalan pengusutan intimidasi terhadap aktivis antikorupsi dan HAM ini telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi, yang membuat negara gagal melindungi dan memenuhi HAM kepada warga negaranya," kata Francisco di forum tersebut, Kamis (25/7).

Sebenarnya, jauh sebelum pembahasan tersebut, Kongres AS ternyata sudah memberikan perhatian terhadap kasus Novel dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu masuk dalam ringkasan laporan tahun 2018 tentang praktik HAM di Indonesia yang dirilis Maret 2019.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengaku sengaja mengangkat kasus Novel ke Amerika, bahkan juga ke Badan-badan PBB.

"Isu korupsi adalah isu global yang sangat penting. Kami menilai serangan yang ditujukan terhadap Novel Baswedan sangat memperlihatkan hubungan erat antara isu korupsi dan HAM," terang Usman Hamid.