Malaka, Gatra.com - Percepatan pembangunan kawasan perbatasan merupakan komitmen Pemerintah. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Untuk semua instansi terkait di perbatasan harus berkomitmen mempercepat pembangunan kawasan perbatasan,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Linus Lusi, di pembukaan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat Pada Kawasan Perbatasan Antar Negara di Betun, Malaka, Senin (30/7).

Gubernur Viktor mengatakan, Pemerintah telah berkomitmen dan memgambil tindakan berupa penetapan “Nawa Cita” sebagai jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

“Komitmen pengembangan kawasan perbatasan nampak terbaca dalam Nawa Cita yang ke 3, yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan," jelas Viktor.

Sedangkan dukungan Pemerintah Provinsi NTT ujar Viktor, telah dinyatakan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, pada misi ke-3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata. Ini untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

Pemerintah provinsi, melalui Badan Pengelola Perbatasan sebut Gubernur Viktor diberi tugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan.

“Karena itu dibutuhkan perencanaan kebutuhan anggaran, melaksanakan evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pelaksana teknis sesuai tugas pokok masing-masing,” kata Viktor.

Gubernur NTT menambahkan, kondisi kawasan perbatasan di Povinsi NTT masih tergolong daerah tertinggal dan terbelakang. Sehingga perlu percepatan pembangunan serta penanganan yang terkoordinir. Untuk itu harus ada sinergis antar berbagai sektor maupun antar tingkat pemerinthan, karena kawasan Perbatasan merupakan beranda terdepan NKRI.

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Sekda Malaka, Donatus Bere, SH atas nama Bupati Malaka, sekaligus pemateri dan dihadiri oleh Asisten 1 Setda Malaka, Zakharias Nahak, Asisten 3 Setda Malaka, Yos Parera, Pimpinan Dinas Teknis dan Camat serta Kepala Desa wilayah Perbatasan dua Kabupaten, yakni Belu dan Malaka.