Jakarta, Gatra.com - Wacana pendatangan dosen asing ke Indonesia mulai digulir pada tahun 2019 ini. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir, wacana tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, sampai saat ini presiden menunjukan dukungan terhadap wacana tersebut.
"Saya sudah laporkan kepada pak presiden, dan beliau sangat setuju. Kata pak presiden, wah pak menteri ini berani melangkah, saya dukung pak menteri.
Jalan terus!," Kata Nasir saat ditemui wartawan di kawasan Senayan, Selasa (30/7).
Lebih lanjut, Nasir mengatakan, saat ini kementerian dan beberapa pihak lainya tengah mendiskusikan regulasi keberadaan dosen asing. Kata Nasir, dirinya akan memperbaiki regulasi yang kemungkinan dapat menghambat program yang tengah dicanangkan untuk tahun 2020.
"Makanya ini kami lagi perbaiki. Saya akan perbaiki peraturan yang menghambat. Peraturan yang menghambat itu, salah satunya dalam pemilihan rektor. Disitu selalu disebutkan harus WNI, itu coba kami buka dulu. Yang kedua, masalah kenaikan jabatan dan semuanya kita sederhanakan. Ketiga, profesor asing harus diadaptasi dengan peraturan kita. Saat ini, kalau ada profesor asing ke kita itu selalu dinilai kembali. Itu menghabiskan waktu, harusnya kita perbaiki," pungkas Nasir.
Lebih lanjut, Nasir mengungkapkan, wacana ini sudah di diundangkan sejak tahun 2016 lalu. Namun mendapat penolakan keras dari berbagai pihak. Ketika wacana tersebut telah mendapat dukungan di tahun 2019 ini, Nasir akan segera menuntaskannya, khusus di bagian regulasi sehingga pada 2020 bisa terlaksana.
"Tahun 2016 sudah saya sampaikan kepada publik tentang rektor asing ini. Semua teriak dan protes sama menteri. Karena ramai, saya berhentikan dulu. Sekarang saya munculkan lagi. Sekarang sudah disetujui presiden maka saya jalankan. Ini harus berjalan agar perguruan tinggi indonesia semakin berkualitas di luar negeri dan lulusannya berkualitas," pungkasnya.