Batanghari, Gatra.com - Komisi III DPRD Kabupaten Batanghari memanggil secara resmi Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Batanghari terkait polemik dua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Batanghari, mogok melatih calon Paskibraka 2019.

Dalam rapat selama 60 menit di ruang kerja Komisi III DPRD Batanghari, terkuak alasan calon Paskibraka 2019 Kabupaten Batanghari belum melaksanakan latihan pagi-sore.

"Sebanyak 30 calon Paskibraka akan di karantina mulai 4 hingga 18 Agustus. Karena dalam DPA hanya 15 hari kerja. Inilah alasan belum ada latihan pagi dan latihan sore Paskibraka," kata Kasi Kewirausahaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batanghari, Adi Junaidi dalam rapat yang dihadiri Gatra.com, Selasa (30/7).

Adi bilang tim seleksi (Timsel) rekrutmen calon Paskibraka berjumlah 10 orang. Dia selaku PPTK hanya menerima nama-nama. Setelah itu barulah dibuatkan SK penetapan yang ditandatangani Kepala Dispora.

"Pelatih Paskibraka bisa dari TNI, bisa dari Polri," katanya.

Ia membantah telah memberikan pernyataan akan minta bantuan personel PPI Provinsi Jambi. Sebab permintaan bantuan personel harus menggunakan surat.

"Mereka bilang, bang tahun ini kami tidak siap. Kami tidak bisa bantu. Kami mau mundur. Saya tanya alasannya apa. Mereka bilang senior Paskibraka sudah berkurang," katanya.

Adi kemudian meminta dua pelatih dari PPI Batanghari membuat surat pengunduran diri. Dasar surat itu sebagai pegangan dia mencari pengganti.

"Mereka tidak mau, mereka bilang Abang belum menunjuk kami. Dan saya memang belum menunjuk mereka untuk melatih. Tapi mereka sudah mundur," ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Batanghari, Najamuddin mengatakan dua orang oknum PPI punya wewenang menentukan lulus tidaknya calon Paskibraka.

"Jangan sampai kegiatan sukses, tapi ada catatan merah setelah pelaksanaan," ujar politisi Partai Gerindra ini.