Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Fajar Nursahid menyoroti naiknya Indeks Demokrasi Indonesia menjelang kontestasi pemilihan umum lalu. Tercatat Indeks Demokrasi tahun 2018 naik ke angka 72,39 dari angka 72,11 pada 2017. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2013 ke angka 63,68 dari angka 62,53 pada 2012.

Fajar mengatakan kenaikan musiman tersebut terjadi di tahun-tahun menjelang pemilu dimana partai politik mulai bergerak memanaskan mesin politiknya yang berakibat pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kontestasi lima tahunan itu.

" Kalau dilihat di indikator yang paling tinggi kenaikannya adalah indikator parpol, naik 11,34 poin. Artinya ada situasi di demokrasi kita yaitu gejala musiman, sebetulnya menguntungkan walau kemudian agak rapuh karena musiman jelang pemilu. Dimana partai mulai membina basis dan mengkader caleg. Kita berharap kenaikan itu konsisten, tapi nyatanya hanya menjelang pemilu seperti tahun 2013 dan 2018," ujar Fajar kepada Gatra.com ketika dihubungi via telepon, Selasa (30/7).

Menurutnya peningkatan indikator parpol dalam indeks demokrasi belum substantif sebab parpol sebatas melakukan kegiatan rutinnya dalam rangka memburu perolehan suara pada pemilu.

Ia turut menyoroti efektifitas kepanjangan parpol di parlemen terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Fajar menyebutkan angka kinerja parpol dalam indeks demokrasi masih amat rendah.

"Tingginya indeks parpol dalam pemilu ini tidak kemudian diikuti secara konsisten kepanjangan parpol di DPRD. Kalau kita lihat angkanya itu rendah, baik ketika menghadirkan perda inisiatif angkanya hanya 40,35 dan rekomendasi ke eksekutif lebih rendah di angka 20,80," ucap Fajar.

Menurutnya angka tersebut adalah rapor merah bagi parpol, sebab parpol tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi politiknya secara baik, dan hanya terlihat antusias menjelang musim-musim pemilu.

Fajar berharap dengan dirilisnya Indeks Demokrasi tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dijadikan acuan dalam menyusun evidence based policy untuk memperbaiki kinerja parpol di daerah terlebih dalam mewakili aspirasi masyarakat di DPRD.