Jakarta, Gatra.com – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menilai tidak ada persoalan dengan latarbelakang Aswar Hasan yang terpilih sebagai komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), karena selama ini tidak pernah melanggar aturan dan norma agama, apalagi tindakan radikalisme.

“Aswar itu sebenarnya orang baik dan moderat, tidak radikal. Dia pernah jadi Sekretaris Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) di Sulsel. Bukan organisasi terlarang yang mendukung radikalisme,” kata Wapres kepada awak media di kantor Wapres, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (30/7).

Wapres mengatakan sebenarnya syariat islam itu sudah dilaksanakan semua umat Islam. 

“Kenapa kita mesti siap-siapkan lagi. Jadi mereka juga memahami itu dan komite itu mencakup seluruh organisasi islam di Makassar dulu. Apakah itu organisasi Ormas, apakah itu Muhamadiyah, NU ikut semua pada saat pembentukan,” katanya. 

Wapres mengungkapkan Syariat Islam itu sederhana, mau adab shalat, adab puasa, jangan dianggap tidak syariat islam. 

“Tiap hari kita melaksanakan syariat Islam. Kalau kita salat, secara Islam, kita puasa secara Islam, kita berbagi yang pantas untuk orang, itu syariat Islam. Ya cara itu biasa-biasa saja, jadi tidak ada unsur radikalisme di sana, karena melaksanakan syariat itu,” katanya. 

Wapres kembali menegaskan bahwa lembaga KPPSI itu bukan organisasi terlarang di Makassar. 

“Lembaga itu bukan lembaga radikal, dan Aswar itu bukan orang radikal, justru dia meredamkan keinginan-keinginan orang yang mau macam-macam (beertindak radikan ketika itu),” kata Jusuf Kalla.

Wapres mengingatkan untuk tidak alergi dengan syariat islam, karena semua umat islam itu mengajarkan itu Syariat Islam. 

“Jadi jangan alergi kepada pelaksanaan syariat Islam karena pada dasarnya kita laksanakan. Jadi orang yang berjuang untuk melaksanakan syariat itu, orangnya biasa-biasa saja. Kan kita semua ini berjuang untuk itu (syariat islam), saya suruh anak saya, ayo salat, teman-teman sudah salat gak? Pak umarnya? Puasa gak?,” katanya.

Sebelumnya,  ramai isu viral di media sosial dan juga tulisan di situs internet, yang mengaitkannya Aswar Hasan berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan pemerintah.

Aswar menegaskan KPPSI merupakan organisasi yang hanya ada di Sulawesi Selatan, itu legal dan bukan organisasi terlarang yang mendukung radikalisme.

"(KPPSI) Legal, bukan (organisasi terlarang). Saya tidak setuju dengan radikalisme. Radikalisme itu harus dimoderasi. KPPSI ini sebenarnya adalah sebuah wadah menderadikalisi aspirasi umat Islam yang mau memperjuangkan islam. Sebenarnya itu," kata Aswar.

Aswar pun menegaskan dirinya muslim moderat yang taat pada konstitusi.