Jakarta, Gatra.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap nantinya menteri perekonomian yang baru dapat menekan biaya logistik, sehingga dapat turun di angka 20 persen. 
Jika hal itu terjadi, maka Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara otomatis akan ikut meningkat dan pada akhirnya. Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain.

"Kalau biaya logistik itu bisa turun ke angka 20 persen atau 18 persen, bisa dibayangkan bagaimana dana yang kita hemat, itu bisa kita gunakan untuk program pembangunan dan lain-lain. Kalau biaya logistiknya murah, kita bisa memiliki daya saing dibandingkan negara-negara lain," kata Wakil Ketua Kadin Bidang Logistik dan Rantai Pasok, Rico Rustambi usai konferensi press 2019 Global Blockchain Investment Summit, di Hotel Ritz Carlton, Pasific Palace, Jakarta, Senin (29/7).

Sebaliknya, lanjut Rico, jika biaya logistik Indonesia tidak lebih efisien dari negara-negara lain, maka akan sulit bagi Indonesia untuk mengharapkan biaya distribusi barang-barang lebih murah.

Rico menjelaskan bahwa upaya yang paling tepat untuk menekan biaya logistik adalah melalui komitmen pemerintah itu sendiri. Komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi 20 persen, dalam lima tahun misalnya.

"Dari tahun ke tahun, dalam PDB Indonesia, biaya logistik tidak berkurang dari 20 persen dan masih bertahan di sekitar angka 23 sampai dengan 24 persen. Sebetulnya ini pekerjaan rumah yang besar dan sudah dibicarakan, tapi perkembangannya lambat," ujar Rico.

Tidak hanya pemerintah pusat, upaya dari pemerintah daerah untuk menekan biaya logistik pun juga diperkukan. 

Menurut Rico, yang terjadi selama ini adalah sebaliknya, tidak ada usaha lebih dari pemerintah daerah untuk menurunkan biaya logistik.

"Selama ini pemerintah pusat sudah berupaya membenahi peraturan, namun pemerintah daerahnya tidak melakukan apapun. Jadi terjadi simpang siur, sehingga yang dirugikan adalah masyarakat sendiri karena pengusaha akan membebankan biaya tambahan kepada customer," katanya.