Jakarta, Gatra.com - Indonesia merupakan negara maritim dengan letak strategis yang dapat menjadi hub perdagangan Internasional. Sayangnya potensi itu belum dimaksimalkan sepenuhnya dalam meningkatkan laju perekonomian di tanah air.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengelola Terminal Peti Kemas Indonesia (APTPI) Supomo Hidjazie. Menurutnya hanya pelabuhan Tanjung Priok yang bisa disinggahi kapal besar. Sementara Thailand dan Vietnam cenderung lebih agresif menggandeng investasi, karena memiliki pelabuhan yang besar sehingga kapal besar bisa masuk.

“Masih ada gap antara pelabuhan Tanjung Priok dengan pelabuhan lainnya. Padahal peti kemas harus dinamis. Artinya, size kapal makin lama makin besar. Karena semakin hari pengusaha menginginkan cost semakin rendah,” katanya kepada wartawan, di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (27/07).

Supomo menerangkan dari sisi pelayaran investor akan melihat pada kedalaman pelabuhan kemudian kelengkapan peralatan dan window schedule. Meski begitu, ia mengakui bahwa window schedule Indonesia tidak kalah dengan Vietnam atau Thailand.

“Rata-rata kan shipment itu adanya di akhir minggu. Yang mana biasanya produktivitas itu ada di awal minggu, keluar di akhir minggu. Jadi yang sibuk di akhir minggu,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasi dan Sistem Informasi IPC Prasetyadi mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir peringkat daya saing logistik Indonesia terus meningkat. Berdasarkan Performance Logistik Index 2017, posisi Indonesia berada di peringkat 46 atau naik dari tahun sebelumnya di peringkat 63.

Sementara berdasarkan The Global Competitiveness Report, kualitas infrastruktur pelabuhan Indonesia pada 2018 naik ke posisi 72 dari sebelumnya posisi 74.

“Pemerintah akan terus mendorong efisiensi dalam sistem logistik agar pertumbuhan ekonomi berdampak lebih besar bagi masyarakat. Infrastruktur pelabuhan juga akan terus diperkuat untuk menciptakan daya dukung ekonomi di berbagai wilayah Indonesia,” ucapnya.

Ia mengatakan tantangan industri pelabuhan di Indonesia disebabkan adanya imbalance cargo yang menyebabkan biaya logistik menjadi tinggi. Oleh karenanya pemerintah akan mendorong agar pelabuhan terintegrasi dengan industri yang didukung oleh jaringan pelayaran dan pelabuhan yang terstandarisasi di Indonesia.