Jakarta, Gatra.com - Pengamat lulusan Kajian Strategi Intelijen Universitas Indonesia Fajar Shadiq mendorong pemerintah untuk memberi Taliban kesempatan membuka Kantor Perwakilannya di Jakarta, setelah sebelumnya Taliban membuka kantor perwakilan di Doha, Qatar.

Menurut Fajar, pembukaan kantor perwakilan Taliban di Jakarta bisa menjadi tanda keseriusan pemerintah dalam melakukan mediasi perdamaian antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan.

"Jika relasi politik ini berjalan lebih serius, Indonesia bisa membuka kantor perwakilan Taliban di Jakarta setelah Doha," ujar Fajar kepada Gatra.com melalui pesan singkat, Senin (29/7).

Diketahui, Sabtu (27/7) lalu, Pimpinan Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mullah Abdul Ghani menyebut pertemuan itu merupakan relasi politik yang baik antar kedua negara, dan rintisan kerja sama di masa mendatang.

Menurut Fajar, pilihan Taliban menjadikan Indonesia sebagai mediator bukan atas tanpa maksud, tetapi berasal dari kesadaran penuh atas konstelasi politik yang multipolar.

"Taliban tahu bahwa proses perdamaian bisa berlarut-larut, makanya mereka menggandeng mitra yang strategis secara politis. Indonesia dipilih bukan hanya sekadar negeri mayoritas berpenduduk Muslim, yang diharapkan dukungannya secara jumlah. Melainkan posisi Indonesia yang dianggap netral. Tidak terang-terangan jadi proksi Amerika atau Rusia-China," papar Fajar.

Saat ini, lanjut Fajar, Taliban sedang berupaya merekonsiliasi suku-suku yang kerap berkonflik yakni Tiga suku utama, Safi, Mamond dan Shinwari. Serta membangun kembali Instrumen pemersatu suku seperti Jirga, parlemen tradisional di Afghanistan. 

Di luar negeri, lanjut Fajar, Taliban tengah mencari negara mediator yang tak memihak dua gajah besar, yang selalu bertarung yakni Amerika dan Rusia, dan itu adalah Indonesia.

Menurut Fajar, kepercayaan Taliban tersebut perlu diseriusi oleh Pemerintah Indonesia. Diharapkan jika proses mediasi Taliban dan Pemerintah Afghanistan berjalan dengan baik, success story tersebut dapat diulang di wilayah konflik lain seperti Palestina.

"Upaya itu akan mendorong dukungan penuh Indonesia terhadap entitas politik Muslim lainnya, seperti Hamas misalnya. Jika selama ini Indonesia terkesan ragu membela Palestina, kini setelah menyambut Taliban, mungkin akan berjuang sepenuh hati membela Palestina," kata Fajar.

Sebab menurutnya, hal seperti itu bukan langkah yang baru dari kebijakan politik luar negeri Indonesia, Sebab sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.