Jakarta, Gatra.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional, Merah Johansyah bersama Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) memberikan teguran keras kepada pemerintah dan Pertamina atas kelalaian penanganan blow out (semburan liar bawah laut) di lepas pantai utara Karawang, Jawa Barat. Pasalnya, kejadian blow out ini terjadi akibat pengeboran minyak oleh Pertamina Hulu Energi (PHE), Offshore North West Java (ONWJ).
"Kejadian ini terjadi dua minggu lalu, tepatnya pada 12 Juli. Hingga saat ini, masih belum ada kejelasan informasi yang diberikan Pertamina pada publik," jelas Merah di Bakoel Koffie, Jakarta, Senin (29/7).
Menurutnya, kejadian ini adalah bencana industri lantaran disebabkan oleh semburan liar dan bukan dari kebocoran pipa. Selain itu, Pertamina juga tidak memberikan kejelasan mengenai seberapa banyak volume minyak mentah yang tersebar akibat blow out tersebut.
"Sampai sekarang kita tidak mengetahui berapa ribu atau berapa juta barel minyak mentah yang keluar akibat bencana ini," katanya.
Pertamina, tambahnya, selalu memberikan dugaan jumlah volume, tapi tidak pernah mengeluarkan sejumlah pastinya secara tertulis. Bahkan, lanjut Merah, sampai sekarang pemerintah tidak mengumumkan hal ini.
"Hal ini berkaitan dengan resiko dan dampak yang akan dialami, tidak hanya oleh biota laut, tidak hanya dialami oleh nelayan, tapi juga terkait dengan pentingnya informasi publik," ungkapnya.
Maka dari itu, ujar Merah, kasus ini juga berkaitan dengan informasi publik. Pasalnya, pemerintah belum mengeluarkan foto satelit untuk mengetahui luasan dan potensi pencemaran akibat semburan minyak mentah ini.
"Pertamina dan Pemerintah gagal menetapkan batas-batas wilayah berbahaya bagi warga baik di daratan maupun di perairan terdekat dari anjungan pertamina tersebut," katanya.