Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan, sekalipun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa indikator yang harus diperbaiki pemerintah. 

Salah satu indikator tersebut, diantaranya perbaikan masyarakat yang melakukan ancaman kekerasan yang menghambat kebebasan berpendapat.

"Ada 6 indikator yang merupakan tantangan kita ke depan. Kita harus mewaspadai ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang dapat menghambat kebebasan berpendapat. Jadi kasus hoaks, membuat kegaduhan dan menimbulkan banyak masalah, ini merupakan PR (pekerjaan rumah) utama yang perlu diperhatikan," kata Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (29/7).

Selain itu katanya, persentase rendahnya tingkat terpilihnya perempuan untuk anggota DPRD Provinsi. Saat ini peran yang diberikan oleh anggota DPRD perempuan dianggap masih kurang.

"Jadi keterwakilan perempuan menunjukkan peningkatan tapi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita masih perlu melibatkan peran serta perempuan didalam DPRD Provinsi," katanya.

Adapun  faktor lain berupa kegiatan demonstrasi yang menimbulkan kekerasan yang masih marak terjadi, seperti aksi 21-22 Mei lalu, yang memakan korban meninggal dunia hingga 9 orang.

"Ada demonstrasi yang bersifat kekerasan, itu juga merupakan perhatian. Demo tentu saja boleh dilakukan, tapi dengan ikut peraturan yang ada," ujarnya.

Ada juga tingkat inisiatif anggota DPRD Provinsi dalam mengajukan peraturan daerah, pun masih kurang.

"Terakhir adalah upaya penyediaan informasi APBD (Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah) yang lebih transparan, karena transpatansi menjadi salah satu kunci penting untuk kehidupan berdemokrasi," katanya.