Dhaka, Gatrs.com- Para pengungsi Rohingya menolak untuk kembali ke Myanmar kecuali mereka diakui sebagai kelompok etnis di negara asal mereka.

Hal itu disampaikan oleh para pemimpin Rohingya kepada para pejabat Myanmar yang berkunjung untuk melakukan perundingan pemulangan mereka, Minggu (28/7) waktu setempat. 

Seperti dilansir Reuters, sebuah upaya genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar pada tahun 2017 lalu, mendorong sekitar 730 ribu Muslim Rohingya mengungsi. Mereka melarikan diri menuju distrik perbatasan tenggara Cox Bazar, Bangladesh. 

Mereka terpaksa hidup dalam kamp-kamp kotor karena takut kembali ke negaranya. Sementara itu, dari hasil penyelidikan PBB mengungkapkan, operasi militer Myanmar itu termasuk adalah tindakan pembunuhan massal. Selain itu para tentara juga telah melakukan pemerkosaan serta pembakaran manusia. 

Ini adalah kedua kalinya para pejabat Myanmar mengunjungi kamp-kamp di Cox's Bazar dalam upaya untuk meyakinkan para pengungsi Rohingya untuk memulai proses pemulangan. Pada Oktober tahun lalu, warga Rohingya menolak tawaran untuk kembali ke tanah air mereka ketika delegasi Myanmar mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin kelompok itu.

Delegasi Myanmar, yang dipimpin oleh Myint Thu, mengadakan pembicaraan dengan 35 pemimpin Rohingya di Cox's Bazar pada hari Sabtu dan Minggu di tengah ketatnya keamanan di kamp-kamp tersebut.

Para pemimpin Rohingya mengatakan mereka ingin Myanmar mengakui mereka sebagai kelompok etnis dengan hak kewarganegaraan Myanmar sebelum mereka kembali.

"Kami memberi tahu mereka bahwa kami tidak akan kembali, kecuali kami diakui sebagai Rohingya di Myanmar," ujar salah satu pemimpin Rohingya, Dil Mohammed. 

Dia juga mengatakan mereka tidak akan kembali ke Myanmar kecuali tuntutan keadilan, perlindungan internasional dan kemampuan untuk kembali ke desa dan tanah asli mereka terpenuhi.

"Kami menginginkan (pengakuan) kewarganegaraan, kami menginginkan semua hak kami. Kami tidak mempercayai mereka. Kami akan kembali hanya jika ada perlindungan internasional," tambahnya

Pada bulan November lalu, langkah formal untuk memulai proses pemulangan terhenti karena tidak ada pihak Rohingya yang setuju untuk kembali ke Myanmar.

Badan Pengungsi dan Kelompok Bantuan PBB juga meragukan rencana itu karena mereka khawatir akan keselamatan etnis Rohingya di Myanmar.

"Kami siap untuk memulai pemulangan kapan saja. Terserah Myanmar untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan Rohingya kembali ke tanah air mereka," kata Komisaris Bantuan dan Pemulangan Pengungsi Bangladesh, Abul Kalam. 

Dengan rencana pemulangan yang sebagian besar terhenti, Bangladesh telah mempertimbangkan untuk memindahkan pengungsi Rohingya ke sebuah pulau di Teluk Bengal. Namun, beberapa pihak beranggapan jika hal itu dapat memberikan masalah baru, mengingat pulau itu sering kali dilanda angin topan.