Semarang, Gatra.com - Para dai Muhammadiyah se-Jawa Tengah mengikuti kegiatan sosialisasi negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah (DAWS).

Kegiatan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Sabtu (27/7).

Koordinator kegiatan, Faozan Amar, menyatakan melalui sosialisasi ini diharapkan DAWS menjadi referensi para dia Muhammadiyah dalam berdakwa.

“Sosialisasi Negara Pancasila sebagai DAWS merupakan tindak lanjut kerja sama PP Muhammadiyah dengan Menko PMK. Pada  2018 telah berlangsung  13 kegiatan, sedangkan tahun 2019 direncanakan  14 kegiatan,” katanya.

Sekretarsi Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, sebagai pembicara kunci, menyatakan bahwa Negara Pancasila tidak hanya ideal dan islami, tetapi juga merupakan darul ahdi wa syahadah.

Untuk itu,  kata dia, Muhammadiyah perlu mengambil peran-peran partisipatif dan melakukan gerakan yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan sunah,  serta kepribadian Muhammadiyah.

“Ini agar bisa mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghafur (negeri yang subur, makmur, adil dan aman),“ ujar Mu’ti.

Lebih lanjut, dia menyatakan, Negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah telah diputuskan dalam Muktamar ke-47 Muhammadiyah  Tahun 2015 di Makassar.

Darul ahdi artinya negara tempat melakukan konsensus nasional, sedangkan darul syahadah artinya negara tempat mengisi.

“Keputusan Muktamar Muhammadiyah 2015 ini mempertegas bahwa Muhammadiyah tidak bisa lepas dari tanggung jawab sejarah Indonesia,” ujar dia.

Dia menyebutkan banyak tokoh Muhammadiyah hadir dalam sejarah bangsa Indonesia, antara lain, Ki bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Abdul Kahar Muzakir. "Fatmawati, Ibu Negara pertama, adalah kader Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah," kata Mu'ti.

Untuk itu, kata Mu'ti, Muhammadiyah harus ikut bertanggung jawab bagi masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Staf ahli Menko PMK, Aris Darmansyah, dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan umat beragama sebagai modal pembangunan.

“Menjaga kerukunan, tidak ada artinya jika tidak dibarengi bijak dalam menggunakan media sosial, karena media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan, mari saring sebelum sharing,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Lembaga Dakwah Khusus (LDK) PP Muhammadiyah, M. Ziyad, menyatakan bahwa implementasi Negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah bagi dai adalah dengan mengembangkan dakwah Islam yang wasathiyah.

“Dai Muhammadiyah dalam menyampaikan dakwahnya yang mencerdaskan, mencerahkan, memberdayakan, dan menggembirakan,” ujar dia.

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafzir, menyatakan Pancasila sebagai dasar negara RI adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa.

“Pancasila itu islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan,” ujarnya.