Semarang, Gatra.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera membuka perwakilan di Jateng.

“Jateng telah siap menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah,” katanya, Sabtu (27/7).

Menurut Ganjar, sejak awal memimpin Jateng pada 2013 silam sudah mengusulkan supaya ada perwakilan KPK di daerah. Jateng bahkan telah siap memfasilitasi pembentukan lembaga antirasuah itu.

Keberadaan perwakilan KPK di daerah, lanjut ia, sangat penting guna melakukan mitigasi korupsi. KPK di daerah bisa melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.

Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, maka praktik-praktik korupsi kepala daerah diharapkan tidak terjadi lagi.

“Saya minta Jateng disegerakan berdirinya KPK. Kalau perlu hari ini dibahas, pekan depan kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya,” ujar Ganjar. 

Orang nomor satu di Jateng ini  marah dan malu  atas adanya kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kudus, Muhammad Tamzil, pada Jumat (26/7).

Padahal, kata Ganjar, setiap melantik kepala daerah termasuk BUpati Kudus pada 2018 selalu menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas, tidak melakukan korupsi.

Selain itu, setiap kepala daerah di Jateng setelah dilantik juga diikutkan dalam pelatihan antikorupsi di kantor KPK di Jakarta dengan tujuan agar tidak melakukan perbuatan korupsi.

“Saya sebenarnya menaruh perhatian serius kepada Bupati Kudus M. Tamzil karena unik pernah menjadi terpidana kasus korupsi tapi terpilih menjadi bupati,” ujar Ganjar.

Seperti diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kudus M.Tamzil dan delapan orang lainnya, Jumat (26/7) yang diduga terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Kudus.