Batam, Gatra.com - Setelah menengok peralatan Alat utama sistim pertahanan (Alutista) di kawasan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut bahwa Alutsista itu sudah perlu direvitalisasi. Ini sangat penting lantaran letak geografis Kepri sangat strategis, khususnya untuk mengawasi aktifitas di Selat Malaka yang punya intensitas pelayaran sangat tinggi. 

Sarana dan prasarana pendukung prajurit TNI-Polri di pos penjagaan kata Hadi, sangat perlu dilakukan penyegaran. Apalagi yang langsung berbatasan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, musti dilakukan penambahan. Seperti pangkalan TNI di Pulau Nipah, Batam, Kepri, sangat strategis memantau aktifitas pelayaran di Selat Phillip.

“Kita perlu penambahan radar untuk memonitor aktifitas pelayaran. Radar yang dilengkapi kamera jarak jauh. Selain itu, kapal patroli, dan tambahan Alutsista juga. Semua yang saya pantau di sini akan saya jadikan bahan evaluasi di Mabes TNI. Yang pasti, kita harus memperkuat peralatan itu, paling tidak kapasitas dan jumlahnya akan kita tingkatkan,” katanya kepada Gatra.com, di Mapolda Kepri, Sabtu (27/7) di Batam. 

Semua peralatan pendukung itu kata Hadi perlu untuk memantau lalu lintas kapal dari seluruh Dunia di Selat Malaka dan juga untuk menangkal aksi kejahatan di laut. Sebab Kepri berada di garis terdepan, yang notabene sebagai etalasi Negri ini. 

“Dari pantai Timur Sumatra hingga Selat Malaka yang juga terhubung dengan Selat Phillip, sangat rawan aksi ilegal fishing, penyeludupan barang terlarang dan tenaga kerja, hingga kejahatan terorganisir lainnya. Untuk pencegahan tentu harus didukung oleh peralatan memadai dan canggih,” katanya.

Hadi merinci, pembukaan Pangkalan Udara (Lanud) Hang Nadim di Batam, tak lepas sebagai syarat dalam upaya mengambil alih ruang udara di Kepulauan Riau yang selama ini 'dimiliki' oleh Singapura. Pengambilalihan itu, masih tahap pembahasan di lintas kementerian, sebagai leading sektornya adalah Kemenko Maritim. 

“Tahapanya masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan dan Menteri Luar Negeri. Targetnya tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah berhak atas ruang udara di Kepri, sehingga menambah percaya diri kita untuk memantau, mengawasi dan mengintervensi aktifitas penerbangan dari luar negeri,” katanya.