Palembang, Gatra.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera menyerahkan 24 aset ke Pemerintah Kota Palembang. Serah terima rencananya dilakukan pada pertengahan Agustus.

Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Sumsel, Ahmad Firman Kusuma mengatakan Ditjen Cipta Karya akan menyerahkan langsung aset APBN ke Kota Palembang, yakni berupa beberapa aset yang dibangun sejak 2005-2017 dengan total Rp 74 miliar.

"Jika diakumulasikan ada 24 aset dengan nilai Rp. 74 miliar. Ini sangat penting, karena terkait kepemilikan aset jangan sampai aset tersebut terbengkalai," ujarnya usai rapat koordinasi rencana serah terima aset antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumsel dengan Pemerintah Kota Palembang, Jumat (26/7).

Adapun aset yang diserahkan diantaranya bangunan drainase Lambidaro, bangunan instalasi pengolahan sampah organik di Karya Jaya, pembangunan IPAL di rusun Perumnas, pembangunan IPAL air limbah di RSMH Palembang, pembangunan retensi, Pengadaan Pipa PVC dan lain-lain.

“Pada saat penyerahan, akan ada 13 kepala daerah nantinya yang akan melakukan penyerahan aset, salah satunya kota Palembang. Dari Kementerian Keuangan prosesnya cukup panjang dan memerlukan waktu yang lama, sehingga baru sekarang dilakukan penyerahan aset," tuturnya.

Mengenai pencapaian akses di Palembang telah melampaui target, seperti akses air bersih kota Palembang telah 94% dari target 80%, sedangkan untuk sanitasi baru mencapai 74% di bawah target renstra yang seharusnya 84%.

"Untuk itu kita secara intensif akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang dalam mempercepat program untuk mencapai target tersebut. Kita juga akan terus memperbarui data usulan program apa saja yang diperlukan di Palembang," pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, sebanyak 24 aset tersebut akan diserahkan untuk kota Palembang dan diharapkan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. "Kita berharap Balai dapat mendukung program pemerintah pusat untuk program di Kota Palembang, kemudian meminta OPD terkait untuk melakukan koordinasi intensif berkaitan dengan usulan program serta aset," ujarnya.

Reporter : Else