Yerusalem, Gatra.com - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Palestina tidak akan lagi mematuhi perjanjian yang dibuat dengan Israel. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah rapat darurat setelah Israel merobohkan gedung-gedung Palestina yang diklaim Israel dibangun secara ilegal di tepi Yerusalem.

Dilansir BBC, perjanjian yang ditandatangani selama 25 tahun terakhir ini mencakup banyak bidang kegiatan, termasuk kerja sama dalam sektor keamanan.

Hingga saat ini, Israel belum menanggapi langkah Palestina untuk menghentikan perjanjian itu. Abbas mengatakan akan membentuk sebuah komite untuk menjalankan penerapan keputusan tersebut.

Ketegangan antara Israel dan Palestina telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan adanya pembongkaran bangunan di Wadi Hummus (area Sur Baher), yang diklaim Israel terlalu dekat dengan penghalang Tepi Barat.

Tindakan Israel ini banyak mendapatkan protes dari masyarakat seluruh dunia. Pasalnya tindakan ini menyebabkan 17 orang kehilangan tempat tinggal.

Abbas menyalahkan Israel atas keputusan yang diambilnya. Ia berpendapat bahwa Israel terlebih dulu mengingkari perjanjian ini.

"Mengingat desakan otoritas pendudukan [Israel] untuk menolak semua perjanjian yang ditandatangani dan kewajiban mereka, kami mengumumkan keputusan pemimpin untuk berhenti bekerjasama sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani dengan pihak Israel," katanya.

Arti dari keputusan itu masih belum dapat dikatakan jelas dalam implementasinya nanti. Apakah hal ini dapat berarti Palestina akan memperluas wilayahnya atau hal lain.

Pasalnya, isi pokok perjanjian damai Oslo 1993 menyebutkan Palestina memiliki pemerintahan sendiri dengan wilayah kependudukan di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza.

Abbas sebelumnya juga pernah mengancam akan membatalkan perjanjian dengan Israel tetapi tidak pernah dilaksanakan.

Sebelumnya, Israel pernah memperingatkan bahwa membatalkan perjanjian dapat menyebabkan runtuhnya Otoritas Pemerintah Palestina secara de facto.