Medan, Gatra.com - Aksi Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI) Medan yang berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), sempat ricuh. Mahasiswa kesal karena massa pengunjuk rasa tidak juga ditemui pemerintah.

Aksi yang digelar di Jalan Diponegoro, Medan, Jumat siang (26/7) tersebut merupakan aksi keprihatinan mahasiswa kelompom cipayung tersebut terhadap kondisi Danau Toba. Namun selama mereka menggelar orasi, tidak ada perwakilan pemerintah yang menerima mereka. Mereka pun berupaya masuk ke dalam kawasan Kantor Gubernur Sumut yang pagarnya di tutup.

Baca Juga: Kerusakan Ekosistem Danau Toba Parah, Gereja HKBP Diminta Turun Tangan

Mahasiswa berupaya untuk menerobos pagar besi di pintu utama kantor. Bahkan ada upaya mahasiswa untuk merobohkan gerbang kantor tersebut. Pihak kepolisian berupaya bernegoisasi dengan mahasiswa agar tidak terjadi keributan. Aksi itu dapat terkendali setelah pihak kepolisian menenangkan massa.

Dalam aksinya, massa GMKI mendesak agar sejumlah perusahaan yang merusak lingkungan di Kawasan Danau Toba (KDT) ditutup. "Kami melihat gubernur tidak tegas. Tidak ada tindakan untuk menyelamatkan Danau Toba dari kerusakan dan pencemaran," kata pimpinan aksi, Hendra Manurung.

Baca Juga: Kabupaten Simalungun Penyumbang Sampah Terbesar di KDT

Selain itu, dalam aksinya, massa GMKI juga meminta agar Presiden Jokowi meninjau Perpres No 49 Tahun 2016, karena dinilai tidak sesuai dengan tujuan pengembangan Kawasan Danau Toba.

"Kami minta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengusir perusahaan-perusahaan perusak Danau Toba. Kami melihat gubernur tidak berbuat apapun guna menjaga kelestarian Danau Toba," kata Hendra.

Baca Juga: Mahasiswa GMKI Medan Minta Pemerintah Tutup Perusahaan Perusak Danau Toba

Massa aksi juga mengkritik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ( BPODT ). Menurut mereka, kehadiran BPODT malah menjadi masalah. "Mereka justru merampok tanah ulayat di Tanah Batak," kata Hendra

Reporter: Jones