Jakarta, Gatra.com - Buronan kasus suap eks Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, Umar Ritonga langsung ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan sejak Kamis malam (25/7).

Umar resmi menjadi tahanan KPK dan akan menghuni rumah tahanan (rutan) K4 cabang KPK, tepat di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. 
Dalam penahan pertama, ini Umar mendekam selama 20 hari ke depan.

"UMR (Umar Ritonga) ditahan 20 hari pertama di rutan cab KPK di K4," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (26/7).

Diketahui Umar masuk dalam daftar pencarian penyidik KPK selama kurang lebih setahun. 

Febri mengatakan bahwa tim Komisi Antirasuah menerima informasi bahwa yang bersangkutan sedang berada di rumahnya. 

Tim pemburu langsung bergerak dengan bantuan Polres Labuhanbatu. 

Umar pun berhasil diciduk sekitar pukul 07.00 WIB di rumahnya Kamis (25/7).

Umar langsung dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. 

Dia tiba sekitar pukul 23.06 WIB di pelataran Gedung Merah Putih didampingi sejumlah petugas lapangan KPK. 

Turun dari mobil, Umar hanya diam meski sesekali melemparkan senyum saat ditanya awak media.

Umar telah ditetapkan DPO Sejak 24 Juli 2018. Ia melarikan diri saat akan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhanbatu. Bahkan, Umar yang membawa uang suap Rp500 juta dan nyaris menabrak anggota tim Satgas KPK yang berupaya menghentikan mobil yang dikendarainya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra, dan Umar Ritonga sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Pemkab Labuhanbatu.

Pangonal sudah divonis bersalah dan dihukum 7 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap sebesar Rp 42,28 miliar dan SGD 218.000 pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra.

Pangonal juga diganjar uang pengganti sebesar Rp42,28 miliar dan SGD218.000. Tak cuma itu, dijatuhi hukuman pencabutan hak politik selama tiga tahun.