Jakarta, Gatra.com - Anggota DPD RI terpilih, Jimly Asshidiqie buka-bukaan soal tugas yang akan diemban pada periode mendatang. Kata dia menjadi anggota DPD itu jauh lebih rumit. 

Alasan Jimly, DPD terdiri dari pihak-pihak yang independen. Berbeda dengan DPR RI yang mewakili partai politik tertentu. 

"Karena partai politik kalau di DPR itu kan hanya sembilan partai, dan sembilan partai itu kira-kira sembilan ketua umum yang menentukan. Tapi kalau DPD itu 136 orang yang independen sendiri-sendiri, jadi 136 partai," jelasnya di Pakarti Center, Jakarta, Kamis (25/7).

Mantan Ketua Mahmakah Konstitusi (MK) ini menambahkan, tugas baru sebagai senator menjadi tantangan bagi dirinya karena harus mengikuti arus baru cara bekerja.

"Jadi bukan hanya didesak oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Melainkan berpikir akan pentingnya memfungsikan kelembagaan," kata dia. 

Karena tantangan ini, Jimly berpesan kepada senator terpilih untuk dapat memperbaiki segala hal termasuk sistem kenegaraan. Sebagai pemegang suara terbesar dalam forum MPR, DPD harus bisa berfungsi efekti untuk mengevaluasi sistem konstitusi.

"Tidak ada perubahan konstitusi sekalipun dari kewenangan yang ada saat ini. Masih banyak yang belum dimaksimalkan," tukas Jimly.

Ia mencontohkan, hubungan antara DPD dengan pemerintah daerah. DPD harus punya pola hubungan yang sinergi dengan Peraturan Daerah.

"Supaya DPD itu dirasakan oleh Pemda sebagai lembaga perwakilannya daerah. Sampai sekarang, daerah di seluruh indonesia, 34 provinsi rata-rata belum menganggap DPD itu ada gunanya," jelasnya. Tugas penting ini menjadi salah satu program Jimly setelah resmi dilantik.