Palembang, Gatra.com – Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin kembali dipercaya menyandang gelar Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya tahun ini.

Dalam keterangan persnya, kabupaten Muba memang pantas menyandang sebagai kabupaten ramah anak dan perempuan. Prestasi tingkat nasional juga diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) selama dua tahun berturut-turut, dengan predikat naik dari tingkat Pratama menjadi tingkat Madya. Tahun ini, Muba mendapatkan predikat KLA Tingkat Nasional ketiga kalinya.

Pada tahun ini, sebanyak 135 daerah peraih KLA Tingkat Pratama, 86 daerah tingkat Madya, 23 daerah tingkat Nindya, dan 3 daerah tingkat Utama. "Alhamdulillah, dari 86 daerah peraih KLA tingkat Madya, Muba meraih peringkat dan urutan tertinggi," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Muba, Dewi Kartika usai menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2019 dalam rangkaian Hari Anak Nasional di Makassar, Selasa (23/7) malam.

Dengan penghargaan ini, Pemkab Muba melalui DPPPA berkeinginan akan terus membenahi, meningkatkan pendampingan serta pengawasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan harapan Muba meraih KLA paripurna yakni tingkat utama pada tahun 2020 mendatang. "Koordinasi ke Kecamatan hingga desa-desa akan kami maksimalkan, harapan kami ke depan Muba akan meraih KLA tingkat Paripurna dan menjadi daerah yang selalu konsisten dan komitmen dana melindungi perempuan dan anak," tegasnya.

Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin menyebutkan pihaknya akan terus mempertahankan status Muba yang dipercaya menyandang gelar Kabupaten Layak Anak Tingkat Madya. Selain sudah menjadi kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dan terkhusus anak-anak kita sebagai generasi muda di masa depan,

“Untuk itu tugas pendampingan serta pemberdayaan perempuan dan anak di Muba ini wajib kita terus tindak lanjuti dan program ini menjadi komitmen Pemkab Muba, dan komitmen kita bersama seluruh stakeholder terkait termasuk peran serta orangtua dan para tokoh agama tokoh masayakat dan tokoh pemuda dan terlebih hal ini pula menjadi skala prioritas kita bersama-sama," tegas Dodi.

Dodi meminta, agar pihak terkait utamanya semua perangkat daerah terkait gugus tugas, dunia usaha, pers/media massa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokohpemuda, forum anak Bappeda, beserta perangkat daeah terkait guna berkolaborasi dan bersinergis dengan seluruh steakholder, termasuk camat, kades, dan lurah hingga ke pelosok masyarakat desa, "Pertahankan dan tingkatkan terus kinerja kita ke depan, guna memberikan pelayanan terbaik bagi warga kita, Musi Banyuasin dalam pelayanan tugas ke kecamatan dan desa wajib dimaksimalkan oleh seluruh perangkat kerja daerah turun ke kecamatan untuk memastikan upaya pemenuhan hak anak,” pungkasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan apresiasi besar atas kerja keras pemerintah daerah bekerjasama dengan stakeholder lainnya dengan melibatkan masyarakat, media dan dunia usaha untuk mewujudkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.

“Isu anak menjadi hal penting karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Pemerintah daerah tidak perlu takut melaksanakan komitmen melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan dan anggaran untuk urusan perempuan dan anak karena anak merupakan investasi ke depan,” terang Yohana.