Jakarta, Gatra.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengapresiasi terobosan di bidang informasi teknologi (IT) Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan dalam pencanangan dan mewujudkan Badiklat Kejaksaan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Inspektur Utama (Irtma) BPK, Ida Sundari, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7), menyampaikan, salah satu terobosan di bidang IT lembaga di bawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi yang menjadi perhatian pihaknya adalah inovasi e-Learning.

"Saya melihat ada inovasi-inovasi baru untuk perubahan dari wilayah bebas korupsi menjadi WBBM, memang harus ada inovasi yang dibangun, salah satu contoh e-Learning-nya," kata Ida.

Menurutnya, melalui e-Learning tersebut kepala Badiklat bisa memantau seluruh kegiatan yang sedang berlangsung di Badiklat Kejaksaan dan bisa langsung melakukan komunikasi jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai.

"Jadi, saya melihat memang ada inovasi-inovasi baru di sini. Kepala Badiklat bisa memonitor kegiatan, bisa dari HP juga, ini sangat luar biasa. Dari lingkungan juga begitu saya masuk, saya sudah nyaman," ungkapnya.

Baca juga: Jumlah Jaksa Belum Ideal, Jaksa Agung Minta Penambahan

Menurutnya, berbagai perubahan ini menjadikan Badiklat Kejaksaan patut menjadi contoh instansi atau badan lainnya yang ingin mewujudkan WBBM. Bahkan, bukan tidak mungkin BPK yang baru mempunyai badan Diklat pada 2018 kemarin akan mengadopsi hal-hal terbaik dari Badiklat Kejaksaan.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kemenpan RB, M. Yusuf Ateh, menyampaikan, Untung berhasil memanfaatkan teknologi di era digital ini.

"Luar biasa, harus ada wow-nya diberikan. Ada penyewaan power bank. Ini yang lebih wow tidak seperti biasanya, ada perubahan. Ini harus didorong kreativitas, atas kreasi dan inovasi-inovasinya," katanya.

Ateh juga sempat menyinggung soal lingkungan Badiklat Kejaksaan yang sangat terta apik. "Saya ingat ketika awal datang ke sini dulu saat penilian Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), tidak seindah ini," ungkapnya.

Meski demikian, Ateh mengatakan, pihaknya tetap akan memberikan penilaian objektif dalam melaksanakan program pemerintah dalam membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Menurutnya, semua tergantung hasil survei tim penilai karena sifatnya independen.

Wakil Jaksa Agung, Arminsyah, mengapresiasi upaya Kepala Badiklat Kejaksaan beserta segenap jajarannya yang telah bekerja keras mewujudkan Badiklat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Pencanangan WBBM ini agar mampu dipertahankan, dibuktikan dan konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.

Baca juga: Badiklat Tempa Profesionalitas, Kejujuran, dan Kemampuan IT

Arminsyah mengharapkan pencanangan WBBM di Badiklat Kejaksaan dapat meneruskan keberhasilan yang telah ditorehkan oleh 13 Satker pelopor perubahan di Kejaksaan yang sebelumnya telah memperoleh predikat dan pengakuan masuk dalam kategori Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM dari Kemenpan RB.

Badiklat Kejaksaan mencanangkan WBBM sebagai tindak lanjut komitmen dengan diberlakukannya ZI menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kabadiklat Kejaksaan, Setya Untung Arimuladi, menegaskan, pencanangan itu memiliki makna penting dan strategis sebagai bagian dari niatan baik, tekad, dan kesungguhan untuk mengukuhkan komitmen dan keinginan kuat menghadirkan lembaga Kejaksaan sebagai birokrasi yang bersih.

"Sehingga diharapkan dapat berkorelasi positif bagi hadirnya penegakan hukum yang berkualitas dan memulihkan kepercayaan publik," ujarnya.

Acara pencanangan WBBM untuk bidang Badan Diklat Kejaksaan ini dihadiri Wakil Jaksa Agung Arminsyah, Jampidsus M Adi Toegarisman, Sesjam Pengawasan Kejagung Tony T Spontana, Wakil Kepala Kejati DKI Yudi Handono, Wakil Kajati Banten Jacob Hendrik Pattipeilohy, Kepala Kejari Kota Bogor Yudi Indra Gunawan, dan unsur pejabat eselon I dan II, di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat, juga dihadiri perwakilan dari mitra kerja sama di antaranya Dansat Intel Cilandak, Ajen TNI AD, IOM, WCS, USAID, OPDAT, Unila, dan Kemenkum HAM.