Jakarta, Gatra.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut urusan menteri dalam kabinet adalah kewenangan dari presiden terpilih, Joko Widodo.

"Kenapa semua harus berpikir menteri, transaksional, jatah menteri. Padahal itu semua kewenangan presiden," ujar Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7).

Karena itu, lanjut Hasto, sebaiknya masyarakat dan politisi dari koalisi atau oposisi memberikan usulan membangun untuk struktur kabinet mendatang. Itu lebih penting secara substansial untuk dibahas ketimbang jatah menteri.

Baca Juga: Temui Mega, Prabowo: Kita Bisa Bantu Atasi Persoalan Bangsa

"Mari kita beri gagasan terbaik apakah Menteri Perindustrian-Perdagangan mau digabung, misalnya. Apakah untuk mendorong ekspor sektor pertanian perlu menteri khusus, bagaimana dengan Menkonya. Itu kan hal substansial yang harus dibahas terlebih dahulu," jelasnya.

Hasto mengatakan ada beberapa poin substansial yang sudah disampaikan dalam pertemuan antara Prabowo dan Megawati Soekarnoputri untuk diperbaiki pada Kabinet Kerja mendatang. Semua poin tersebut dibicarakan dalam semangat membawa Indonesia menuju kemajuan.

"Kita bicara tadi yang pertama seluruh desain koalisi harus memperkuat sistem presidensial. Kedua, bahan konsolidasi ideologi agar masyarakat tidak terbelah. Ketiga, berakar dari sejarah pembentukan Republik ini. Keempat, bagaimana agenda strategisnya, bagaimana MPR ke depan, bagaimana DPR ke depan untuk kita perkuat agar efektivitas dan fungsi legislasi anggaran mampu menjadi mitra terbaik bagi pemerintah. Sehingga produk-produk legislasi kita meminimalisasi adanya konflik antar lembaga," papar Hasto.