Muaro Jambi, Gatra.com - CV Citra Dwi Pratama selaku pelaksana kegiatan proyek rehab Kantor Bupati Muaro Jambi tergolong rekanan 'nakal'. Perusahaan ini diduga telah melabrak berbagai aturan dalam pekerjaan rehab kantor Bupati Muaro Jambi bernilai Rp4,9 milliar.

Berbagai aturan yang diduga dilabrak itu di antaranya tidak memasang papan merek dilokasi proyek serta telah mengesampingkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Permasalahan terbaru yang muncul di lapangan ternyata perusahaan ini diduga telah melakukan pencurian listrik. Saat melaksanakan pekerjaan, mereka telah memanfaatkan aliran listrik yang berada di ruang pola tanpa izin dari pemerintah.

Kabag Umum Setda Muaro Jambi, Faisal Harahap mengatakan bahwa rekanan pelaksana rehab proyek kantor bupati Muaro Jambi tidak pernah meminta izin untuk menggunakan aliran listrik. Karena itu, dirinya akan melaporkan persoalan ini kepada Sekda Muaro Jambi untuk meminta petunjuk.

"Mereka nggak ada minta izin, sekarang mau saya laporkan ke Pak Sekda," kata Faisal saat dihubungi via ponselnya, Rabu (24/7).

Tindakan perusahaan ini memanfaatkan aliran listrik milik pemerintah tergolong pencurian. Namun, Kepala Bagian Umum belum berniat untuk melaporkannya kepada penegak hukum.

"Minta petunjuk dari Pak Sekda dulu, nanti akan saya informasikan hasilnya," kata Faisal.

Kegiatan berupa rehab pembangunan kantor Bupati Muaro Jambi telah mulai dikerjakan. Hanya saja, pelaksanaan proyek itu terkesan ditutup-tutupi. Di lokasi pekerjaan sama sekali tidak ditemukan atau terpasang papan merek.

Tidak hanya persoalan papan merek saja, para pekerja terlihat tidak memakai perlindungan keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Mereka tidak ada yang menggunakan sarung tangan, masker, sepatu pengaman dan helm sebagai pelindung.

Informasi yang berhasil dihimpun Gatra.com, proyek rehab kantor bupati Muaro Jambi itu bernilai Rp4,9 milliar. Proyek itu dikerjakan CV Citra Dwi Pratama.