Home Politik Walhi Minta Pemerintah Beri Pengecualian Pada Perhutanan Sosial

Walhi Minta Pemerintah Beri Pengecualian Pada Perhutanan Sosial

Jakarta, Gatra.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengecualian dalam program perhutanan sosial. Tujuannya adalah agar program tersebut tidak diikut sertakan dalam rencana moratorium permanen perizinan di hutan primer dan gambut.
 
"Ada wacana mengubah moratorium tersebut menjadi penghentian izin permanen. Terkait hal itu maka untuk perhutanan sosial seharusnya izin dapat dikecualikan," kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Even Sembiring, saat ditemui di Holiday Inn Express, Kebon Kacang, Jakarta, Selasa (23/7).
 
Sehubungan dengan hal itu, salah seorang peneliti asal IPB, Eko Cahyono menjelaskan, ada satu tradisi di beberapa masyarakat adat, yang mana mereka melakukan pembukaan hutan dengan cara membakar lahan tersebut. Namun, yang menjadi pembeda ialah adanya tradisi di sana dan tujuan mereka dalam membuka lahan. 
"Itu memang tradisi mereka, membuka lahan dengan membakar. Itu juga dilakukan agar mereka tetap bisa bertahan hidup di wilayah mereka," ujar dia.
 
Oleh karenanya, Eko juga meminta kepada pemerintah untuk jangan dengan mudahnya mengkriminalkan masyarakat adat yang membuka lahan dengan cara membakar. Pun dengan mereka, masyarakat adat yang marah karena lahannya dijadikan pusat industri.
 
"Lihat dulu ke belakang, alasan mereka membakar lahan itu apa. Ada tradisi di sana, ada aturan-aturan tertentu yang mereka terapkan. Jadi jangan asal, setiap mereka buka lahan ditahan, dikriminalkan, kalau mereka merusak alat berat perusahaan, dikriminalkan," ujar Eko.
423